Jakarta, Pelita Baru Dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Selengkapnya
Tag: mk
Parliamentary Threshold ‘Bungkam’ Belasan Juta Suara
Jakarta, Pelita Baru Penetapan Parliamentary Threshold (PT) dinilai telah mem-‘bungkam’ belasan juta suara hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini diungkap Selengkapnya
Komisi III DPR Setuju Adies Kadir Jadi Ketua MK
Jakarta, Pelita Baru Wakil Ketua DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir dipastikan akan menjadi salah satu calon Hakim Selengkapnya
RUU Pilkada Tak Masuk RUU Pemilu
Jakarta, Pelita Baru Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tidak masuk dalam pembahasan RUU Pemilu yang hingga Selengkapnya
Mahfud: Putusan MK ‘Tamatkan’ Perpol Kapolri
Jakarta, Pelita Baru Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 soal larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil, secara hukum ‘menamatkan’ seluruh opsi pengaturan Selengkapnya
Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Harus Didasari UU
Jakarta, Pelita Baru Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian sehingga dapat diisi oleh anggota Polri Selengkapnya
MK: Wartawan Tak Bisa Dipidana
Jakarta, Pelita Baru Mahkamah menilai penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi Selengkapnya
KPK dan MA Sepakat Tutup Celah Korupsi di Peradilan
Jakarta, Pelita Baru Upaya menutup celah korupsi di jantung kekuasaan kehakiman terus diperkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas perannya dalam reformasi yudisial melalui Selengkapnya
Menkum Pastikan KUHAP Akomodir Aspirasi Masyarakat
Jakarta, Pelita Baru Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang baru telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) untuk memastikan aspirasi masyarakat Selengkapnya
KUHP Baru Harus Bisa Jawab Pasal Karet
Jakarta, Pelita Baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai berlaku 2 Januari 2026. Namun, regulasi ini, dinilai masih memiliki banyak celah Selengkapnya














