Jakarta, Pelita Baru
Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan, masukan dari kalangan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan RUU Polri. Menurutnya, revisi UU Polri harus mampu menjawab perkembangan tantangan penegakan hukum sekaligus menyesuaikan perubahan sistem hukum nasional.
“Terima kasih kepada teman-teman KAMI yang sudah memberikan masukan. Kami ingin mendengarkan sebanyak mungkin lesson learned, pengalaman para aktivis dan mahasiswa yang melihat langsung kondisi di lapangan. Itu menjadi bahan penting bagi kami untuk merevisi Undang-Undang Polri ini,” ujar Hinca dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama KAMI di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, revisi UU Polri merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Selain karena perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, revisi juga diperlukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi kepolisian dengan perkembangan regulasi baru, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut Hinca, Polri memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjadi salah satu institusi utama yang menjalankan fungsi penyidikan. Oleh karena itu, tegasnya, pembaruan UU Polri harus sejalan dengan semangat reformasi hukum yang tengah dilakukan negara.
“Setelah KUHAP dan KUHP ada, salah satu penyidiknya adalah Polri. Karena itu Undang-Undang Polri juga harus direvisi agar sesuai dengan spirit KUHP dan KUHAP tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hinca menilai pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum perlu menjadi perhatian dalam proses legislasi. Komisi III DPR, kata dia, ingin memastikan regulasi yang disusun tidak hanya menjawab kebutuhan institusi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum bagi masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai tantangan baru yang dihadapi kepolisian, mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga dinamika sosial yang bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya penyesuaian regulasi agar aparat memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya.
“Teknologi berkembang dan berlari begitu cepat. Sementara undang-undang harus memastikan semuanya berjalan dengan pasti. Di situlah pentingnya revisi ini dilakukan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hinca juga menegaskan pentingnya menghadirkan sistem penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum yang lambat berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.
“Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna (justice delayed, justice denied). Karena itu kita ingin para penyidik kita mampu bekerja secara profesional dan tidak menunda-nunda proses penegakan hukum,” tegas Legislator asal Dapil Sumatra Utara III itu.
Melalui RDPU tersebut, Komisi III DPR berharap berbagai masukan dari KAMI dapat memperkaya substansi RUU Polri sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat profesionalisme institusi kepolisian sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai aturan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anggota Polri yang mengalami kecelakaan atau luka saat bertugas.
Menurutnya, negara seharusnya memberikan perlindungan dan penghargaan kepada personel yang mengalami gangguan kesehatan akibat pengabdian kepada negara, bukan justru kehilangan status keanggotaannya.
“Hari ini kita baru memulai rapat Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian. Dari daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah, ada beberapa poin yang memang menjadi fokus utama pembahasan, termasuk terkait pemberhentian anggota kepolisian,” ujar Sudding.
Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan, dalam draf yang dibahas terdapat ketentuan mengenai pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu.
Namun, menurutnya perlu dibedakan antara anggota yang tidak bertugas tanpa alasan yang jelas dan anggota yang tidak dapat bertugas karena mengalami sakit atau disabilitas saat menjalankan tugas kedinasan.
“Poin yang krusial itu ketika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama satu tahun karena alasan sakit. Persoalannya, banyak anggota kepolisian kita dalam melaksanakan tugas operasi mengalami luka, terkena peluru, atau mengalami disabilitas sehingga tidak bisa menjalankan tugas seperti biasa,” katanya.
Sudding menegaskan, kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan pelanggaran disiplin ataupun ketidakhadiran tanpa alasan. Oleh karena itu, Panja akan mendalami lebih lanjut formulasi aturan agar tidak merugikan anggota Polri yang telah berkorban dalam menjalankan tugas negara.
“Ketika dia melaksanakan tugas negara lalu mengalami disabilitas atau gangguan kesehatan akibat tugas tersebut, tentu tidak serta-merta harus diberhentikan. Ini yang menjadi perhatian serius kami dalam pembahasan,” tegasnya.
Menurut Sudding, anggota Polri yang mengalami cedera saat bertugas justru layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan dari negara. Karena itu, ketentuan dalam RUU Polri harus mampu mengakomodasi aspek keadilan bagi personel yang menjadi korban saat menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum.
“Seharusnya yang bersangkutan mendapatkan penghargaan karena melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Bukan kemudian justru kehilangan haknya karena kondisi yang terjadi saat menjalankan tugas tersebut,” ujar Politisi asal Dapil Sulawesi Tengah itu.
Selain membahas ketentuan pemberhentian anggota, Panja RUU Polri juga mulai mendalami sejumlah substansi lain, seperti tugas dan kewenangan Polri, batas usia pensiun, penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian, hingga pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.
Meski demikian, Sudding menilai pembahasan DIM yang disampaikan pemerintah tidak mengalami banyak perubahan mendasar. Karena itu, ia optimistis pembahasan RUU Polri dapat diselesaikan dalam masa sidang saat ini.
“Kalau melihat DIM yang disampaikan pemerintah, tidak banyak hal yang berubah. Hanya ada beberapa poin substansi dan substansi baru yang perlu didalami. Mudah-mudahan dalam masa sidang ini sudah bisa kita paripurnakan dan sahkan,” pungkasnya. (fex/*)
