Jakarta, Pelita Baru Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Selengkapnya
Tag: kuhp
KUHP-KUHAP Baru Tekankan Pengguna Narkoba Direhabilitasi
Jakarta, Pelita Baru Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menegaskan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam penanganan perkara Narkotika, Psikotropika, Selengkapnya
Lagi, DPR Ganti Hukum Peninggalan Kolonial
Jakarta, Pelita Baru Usai merilis Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026 silam, DPR RI kembali memperbarui kerangka Selengkapnya
KUHP Baru Hapus Pasal Pidana Pemilu
Jakarta, Pelita Baru Sejumlah pasal pidana pemilihan umum (pemilu), didapati Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah dihapus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selengkapnya
Seminar Literasi Digital TV Tempo, Eka Ardianto: Ngonten Tak Bebas Tanpa Batas
Bogor, pelitabaru.com – Universitas Pakuan Bogor bekerja sama dengan TV Tempo menggelar Seminar Literasi Digital bertajuk “Ngonten Tanpa Khawatir di Era KUHP Selengkapnya
Perkuat Hukum Antikorupsi, KPK Serahkan Rekomendasi Revisi UU Tipikor
Jakarta, Pelita Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan rekomendasi pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai langkah Selengkapnya
KPK ‘Setor’ Rp1,53 Triliun Aset Negara Sepanjang 2025
Jakarta, Pelita Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan capaian signifikan dalam upaya pemulihan aset negara (asset recovery) sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, Selengkapnya
Pro Kontra KUHP dan KUHAP Baru, Bukti Demokrasi
Jakarta, Pelita Baru Munculnya pro dan kontra dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang Selengkapnya
Wajah Koruptor Tak Akan Lagi ‘Hiasi’ Konferensi Pers KPK
Jakarta, Pelita Baru Ada yang berbeda dalam konferensi pers yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (11/1/2026). Saat mengumumkan kasus dugaan Selengkapnya
KUHP Baru Boleh Kajian Ilmiah Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila
Jakarta, Pelita Baru Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, masyarakat yang mengkaji ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan Selengkapnya
- 1
- 2
- Berikutnya