Jakarta, Pelita Baru
Terlepas dari penahanan terhadap Dadan Hindayana, publik mengaku puas dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berani mencopotnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sehari sebelumnya.
Hal itu dikuatkan dengan hasil survei lembaga Poltracking Indonesia terkait evaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ditayangkan dalam tayangan resmi YouTubenya dilihat Kamis (4/6/2026).
Poltracking merilis, sebanyak 72,2% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah RI. Beberapa alasannya yaitu lantaran bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepemimpinan tegas dan berwibawa hingga ekonomi yang dianggap stabil.
“Ini alasan kenapa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Pertama ada bantuan pemerintah dianggap tepat sasaran ada di angka 14%, ini menggeser program di survei lalu program MBG program yang sangat populer dan belakangan sangat ramai lagi karena isu yang menyertainya ada di angka 13,8%,” ujar Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam tayangan itu.
Tak hanya soal kepuasan kinerja, Poltracking Indonesia juga melakukan survei terkait isu-isu terkini. Hasilnya, sebyaka 27,6% responden menilai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai paling dirasakan manfaatnya.
“Ini adalah program prioritas paling bermanfaat. Jadi makan bergizi gratis MBG yang paling populer ini tetap dianggap sebagai program yang paling dirasakan secara langsung oleh publik di 27,6%, kemudian Kartu Indonesia Sehat di 11,2%, Kartu Indonesia Pintar di 10,1%, lalu ada layanan kesehatan gratis 8,5%,” kata Masduri.
Masduri mengatakan MBG juga menjadi program Prabowo-Gibran yang dinilai paling tepat sasaran. Di posisi kedua ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar hingga layanan kesehatan gratis.
“Ini adalah program prioritas yang dianggap paling tepat sasaran MBG di 24,5%. Sementara Kartu Indonesia Sehat di 12%, lalu Kartu Indonesia Pintar di 10,7% lalu layanan kesehatan gratis di 10,6%,” ungkapnya.
Survei Poltracking mengatakan 92,1% publik mengetahui tentang program MBG. Adapun 55,6% di antaranya dikatakan puas dengan program tersebut. “Nah ini catatannya saya kira, jadi antara popularitas dengan tingkat kepuasan itu rentangnya sangat jauh dari 92,1% yang puas hanya 55,6%,” katanya.
Pihaknya pun mendalami apakah program MBG ini perlu dilanjutkan. Hasilnya, 51,9% responden menjawab program MBG perlu dilanjutkan. “Lalu kita dalami apakah tetap perlu dilanjutkan? 51,9% yang merasa program MBG itu penting untuk dilanjutkan, sementara yang minta untuk tidak dilanjutkan ada 35,3%,” ujar Masduri.
Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap, modus korupsi yang dilakukan Dadan cs ini berkaitan dengan intervensi dan pengaturan terhadap verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kejagung mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah, namun pada praktiknya banyak yayasan yang justru terafiliasi dengan Dadan cs.
“Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Syarief dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
“Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” kata Syarief lagi.
Afiliasi ini membuat Dadan cs meraup keuntungan dari keberadaan SPPG tersebut. Nilainya mencapai miliaran rupiah tiap harinya. “Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya yang dimiliki Saudara DH, SS, dan Saudara LP,” tandas Syarief. (fuz/*)
