Jakarta, Pelita Baru
Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menuai sorotan banyak pihak. Terutama soal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kedepannya.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menilai kedepan program MBG harus diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan serta peningkatan kualitas pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai secara optimal.
“Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai,” ujar Irma dalam keterangan rilis yang diterima, Rabu (3/6/2026).
Politikus Partai NasDem itu juga kembali mengingatkan pentingnya fokus dalam implementasi program MBG. Sejak awal, jelasnya, program tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kelompok sasaran utama, yakni anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Saya sudah mengingatkan sejak awal agar fokus pada program MBG untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tidak perlu melebar ke sasaran lain yang dapat mengurangi fokus pelaksanaan program,” katanya.
Terakhir, Irma berharap kepemimpinan baru di BGN mampu membawa perbaikan dalam pelaksanaan program MBG dan memastikan target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai sesuai arahan Presiden.
“Insya Allah ke depan harus lebih baik lagi, tetap fokus dan mampu mencapai target pemenuhan gizi sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden,” tutup Legislator dapil Sumsel II itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh BGN. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan DPR menghormati keputusan Presiden sebagai hak prerogatif Pemerintah. Namun demikian, DPR juga melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal di lapangan.
“Tetapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Terkait penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Dasco menilai sosok tersebut memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurutnya, berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI, Naniek aktif melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak dapur-dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” jelasnya.
Dasco menambahkan hasil pemantauan tersebut juga telah menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komisi IX DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia menilai keputusan Presiden menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat.
“Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan Komisi IX DPR RI kemungkinan akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN guna mengetahui langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan ke depan.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ungkapnya.
Ia juga mengakui selama ini terdapat sejumlah evaluasi dan masukan dari DPR terhadap kinerja BGN. Namun, masukan tersebut disampaikan secara langsung kepada Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.
“Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tuturnya.
Menanggapi anggapan publik bahwa pergantian pimpinan masih berasal dari manajemen yang sama, Dasco menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Ia memastikan DPR akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pimpinan baru BGN.
“Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan terdapat tiga pejabat tinggi BGN yang dicopot dari jabatannya. Ketiga pejabat tersebut yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN.
“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Prasetyo mengatakan, Presiden menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan sebelumnya atas dedikasi dan kerja keras dalam membangun fondasi serta mengembangkan BGN.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nani S. Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN.
Pemerintah berharap pimpinan baru BGN segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, pergantian pimpinan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir.
Presiden, lanjut Prasetyo, juga menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menegaskan pergantian pimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali dan setiap unit kerja di lingkungan BGN diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Pemerintah berharap langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan Program MBG sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan pelayanan masyarakat. (din)
