Jakarta, Pelita Baru
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan sejumlah tersangka. Menurutnya, membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi jauh lebih penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini ditujukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan secara bersih, transparan, dan berkelanjutan. Karena itu, Abduh meminta Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, menjadikan pembangunan sistem MBG yang antikorupsi sebagai prioritas utama kepemimpinannya.
“Pekerjaan utama Kepala BGN yang baru adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun sistem MBG yang antikorupsi. Kalau sistemnya dibenahi, manfaat program ini akan semakin dirasakan masyarakat dan tujuan besarnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai,” ujar Gus Abduh dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga pimpinan BGN sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, yakni Dadan Hindayana bersama dua pejabat lainnya. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.
Berdasarkan penjelasan Kejaksaan Agung, dugaan korupsi tersebut antara lain dilakukan melalui manipulasi sistem verifikasi mitra pelaksana. Sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan dan memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
Abduh menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi BGN untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia meminta pimpinan baru memastikan celah yang diduga dimanfaatkan dalam kasus tersebut tidak kembali terulang pada masa mendatang.
“Jangan sampai pergantian pimpinan hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Yang harus dibangun adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka,” tegas legislator yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Menurut Abduh, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan data pelaksanaan MBG secara real time, termasuk terkait kinerja, distribusi program, penggunaan anggaran, dan capaian mitra pelaksana.
“Transparansi adalah salah satu cara paling efektif untuk menutup ruang penyimpangan. Ketika data dan informasi dapat diakses publik, peluang terjadinya manipulasi akan semakin kecil karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat transparansi, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu menilai BGN harus lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, kritik yang berbasis fakta dan data merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola program.
“Tidak boleh lagi ada sikap defensif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, akademisi, media, maupun pihak terkait lainnya. Justru dari kritik yang objektif itulah BGN dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Lebih lanjut, ia meminta Kepala BGN yang baru menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan MBG.
“Pelibatan Kejaksaan Agung dan KPK penting untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir. Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa sehingga harus dijaga dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Abduh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan.
Cucun menyampaikan DPR menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. “Mengenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN dan oleh KPK terkait kasus di lingkungan pemerintahan lainnya,” ujar Cucun.
Meski demikian, DPR tetap akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara.
“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya,” katanya.
Menurut Cucun, Komisi IX DPR akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan tata kelola BGN, terutama saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, ia menerangkan setiap lembaga negara telah memiliki mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pengawasan internal melalui inspektorat hingga pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR.
“Dalam negara ini semua sudah ada fungsinya masing-masing. Ada pengawasan internal, ada pengawasan DPR, ada juga catatan-catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti,” tegas Legislator Fraksi PKB itu.
Di sisi lain, Cucun berharap pimpinan baru BGN nantinya dapat menjalankan amanat Presiden dengan baik dan memastikan program-program strategis yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut tetap berjalan efektif. Terhadap pimpinan baru BGN, tuturnya, pengawasan DPR bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Harapannya pimpinan BGN yang baru betul-betul menjaga amanat Presiden dan mampu menjalankan seluruh target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan agar program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap terlaksana secara optimal. “Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (din/*)
