Bogor, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto buka suara soal pencopotan Dadan Hndayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, keputusan tersebut dibuat lantaran sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Presiden dalam acara ‘Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Rabu (3/6/2026).
Terlebih menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia. Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat.
“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.
Namun, Prabowo menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.
“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Presiden mengenang pesan sang ayah.
Karena itu pula, Presiden menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. “
Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul sekaligus menggerakkan roda perekonomian hingga ke pelosok desa.
Prabowo mengungkapkan bahwa masalah kekurangan gizi masih ditemukan di sejumlah daerah, bahkan di beberapa wilayah persentasenya telah melampaui 20 persen dan mendekati 30 persen dari jumlah anak-anak yang ada.
Menurutnya, dampak kekurangan gizi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk berkembang di bidang pendidikan maupun pekerjaan pada masa mendatang.
“Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal, berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian atau sebagai nelayan,” ujar Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa BGN dan Program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.
“Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini, kalau berhasil, akan menimbulkan suatu kemanjuan yang sangat besar untuk ekonomi kita,” ujar Presiden.
Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Prabowo menilai Program MBG akan memberikan dampak ekonomi yang luas hingga ke tingkat desa. Melalui operasional dapur-dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya, dia tidak akan diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringetnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Presiden meyakini bahwa pelaksanaan Program MBG secara optimal akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru.
“Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan, 3 juta lapangan kerjaan. Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk mengganti Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya, juga turut diganti.
Kepala Negara kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Adapun posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Ironisnya, sehari setelah keputusan tersebut, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Dadan, Lodewyk dan Sonny sebagai tersangka dengan pengenaan Pasal 603 dan 604 Juncto Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi menyebut ketiganya diduga melakukan mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan motor listrik hingga sepatu.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun,”kata Syarief di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026).
Selain pengadaan motor listrik, ada pula pengadaan sepatu yang juga digelembungkan anggarannya. “Pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up,” kata Syarief.
Ada pula pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31 ribu unit yang di-mark up, serta pengadaan televisi. “Pengadaan televisi Rp 75 miliar sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga,” kata dia.
Dadan, Sony, dan Lodewyk diduga melakukan proses pengadaan barang secara melawan hukum dengan cara mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan. (fuz/*)
