Bekasi, pelitabaru.com — Sebagai kota penyangga Daerah Khusus Jakarta, kini Kota Bekasi harus mengahadapi berbagai permasalahan terhadap pesatnya urbanisasi, dan tingginya mobilitas penduduk yang bekerja di Jakarta.
Urbanisasi dan tingginya mobilitas penduduk membawa konsekwensi terhadap kepadatan arus lalu lintas di Kota Patriot ini. Seperti diruas jalan Juanda tepatnya di depan stasiun kereta api, saat jam sibuk berangkat dan pulang kerja kemacetan arus lalu lintas selalu terjadi di ruas jalan tersebut. Kepadatan arus lalu lintas di depan stasiun kereta api ini diakui Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Menurut Tri Adhianto, tingginya aktivitas penumpang kereta api menjadikan kawasan Stasiun Bekasi, menjadi salah titik dengan beban lalu lintas tertinggi di Kota Bekasi. Pada pagi hari, kawasan stasiun dipadati pengguna kereta komuter, sementara pada siang, hingga sore hari didominasi penumpang perjalanan luar kota.
“Stasiun Bekasi memiliki aktivitas yang sangat tinggi setiap hari. Pada waktu-waktu tertentu, volume penumpang dan kendaraan bertemu secara bersamaan sehingga berdampak pada kepadatan lalu lintas di sekitarnya,” ujarnya, Rabu (4/2/26).
Dalam kesempatan itu Tri Adhianto menegaskan, soal penanganan kepadatan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan perencanaan terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi, menyiapkan sejumlah program infrastruktur dan penataan kawasan sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah peningkatan kapasitas parkir, melalui pembangunan parkir bertingkat atau triple deck. Penataan ini akan dibarengi dengan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kepadatan baru.
Selain itu di tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan studi kelayakan terkait pembangunan flyover atau underpass di Jalan Perjuangan yang selama ini belum mengalami peningkatan kapasitas, meskipun menampung beban lalu lintas yang besar. Proses pembebasan lahan ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Tri Adhianto juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam rencana pembangunan dua flyover pada tahun 2028. Salah satu lokasi yang telah siap yakni kawasan Bulak Kapal, dengan pembebasan lahan yang telah rampung dengan nilai sekitar Rp110 miliar.
Sebagai upaya memperluas alternatif jalur lalu lintas, Pemerintah Kota Bekasi juga menargetkan pembangunan jalan frontage (jalan samping sejajar jalan utama) di sisi rel kereta api yang menghubungkan Jalan Perjuangan hingga Jalan Pahlawan, dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang telah dibebaskan.
“Jalan frontage ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di ruas-ruas utama sekitar stasiun,” jelasnya.
Selain itu lanjut Tri Adhianto, optimalisasi infrastruktur pendukung juga terus dilakukan di Jalan Pusdiklat, meliputi perbaikan jalan, pembangunan jembatan, penataan taman, serta peningkatan fasilitas pedestrian untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api.
Menurut pengamatan, kepadatan arus lalu lintas di depan stasiun kereta tersebut selalu terjadi saat berangkat dan pulang kerja. Kesremawutan lalulintas di ruas jalan Juanda ini ditambah banyaknya warga yang lalu-lalang menyeberang di jalan Juanda dan masih adanya angkot yang kadang ngetem dan berhenti seenaknya.
Bila Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang berlatar belakang pendidikan perhubungan, serius menangani masalah lalulintas di ruas jalan Juanda ini, tentunya tau permasalahan ini. Tinggal sejauh mana niatnya, sebagai walikota dalam melakukan penataan lalu lintas diwilayah tanggung jawabnyaini.
Juga soal parkir motor yang menjamur di depan stasiun kereta tersebut, perlu adanya penataan. Sebab, keberadaan motor yang dititipkan warga sering menyita lahan trotoar yang sangat mengganggu para pejalan kali.
Mengingat keberadaan parkir motor di depan stasiun itu dikelola warga setempat, tentunya usaha warga itu juga perlu diperhatikan kelangsungannya. (ans)
