Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia di Kompleks Akademi Militer Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, terkait pelaksanaan KPPD 2026.
“KPPD ini berlangsung selama lima hari, sejak 15 hingga 19 April 2026, dan diikuti oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penayangan video dokumentasi yang menggambarkan proses pembelajaran dan pembinaan kepemimpinan selama pelaksanaan program.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menilai kehadiran seluruh Ketua DPRD dari berbagai daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya memandang penting untuk hadir langsung karena forum ini diikuti oleh seluruh Ketua DPRD di Indonesia,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan pesan kebangsaan dengan menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman latar belakang peserta. “Saya ingin berbicara dari hati ke hati sebagai sesama anak bangsa. Kita semua adalah bagian dari bangsa yang memiliki tujuan yang sama,” katanya.
Menurut Presiden, keberagaman suku, daerah, latar belakang pendidikan, hingga afiliasi politik harus menjadi kekuatan dalam membangun bangsa.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh peran kepemimpinan di daerah.
“Kekuatan Indonesia bertumpu pada kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Melalui forum KPPD, Presiden berharap para pimpinan DPRD dapat memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kementerin Pertahanan (Kemhan) akan mendorong TNI untuk menuntaskan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten Indonesia. Rencana ini diklaim sebagai bagian dari penguatan pertahanan daerah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjalankan strategi menjaga pertahanan kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, serta memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan.
“Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia [Jenderal Agus Subiyanto] ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten,” kata Sjafrie dalam Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia dikutip Lemhanas, Minggu (19/4/2026).
Menurut dia, batalyon teritorial tak hanya berfungsi pada aspek pertahanan. Tetapi, dia mengklaim, keberadaan anggota TNI pada tiap batalyon tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
Toh, kata dia, TNI sebagai bagian dari sistem pengamanan nasional (national safety belt) harus memastikan keamanan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Adapun sebagai catatan, hingga tahun 2025, pemerintah telah membangun sekitar 150 batalyon. Jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai sekitar 514 batalyon sesuai jumlah kabupaten di Indonesia.
Rencana ini selaras dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menghidupkan kembali tugas dan jabatan Kepala Staf Teritorial yang sudah dihilangkan sejak Oktober 2001. Panglima mengangkat Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi sebagai Kaster TNI pada Maret 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia. Maruli melaporkan realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.
Salah satunya adalah pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun tiga bulan, TNI AD menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip Jumat (17/04/2026).
Selain itu, TNI AD telah rampung melakukan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut.
Teddy mengatakan TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan atau renovasi fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil.
“Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut,” ujarnya.
Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan dan Perbaikan Jembatan usai bencana.
Maruli akan ditugaskan untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana banjir.
“Saya tunjuk nanti KSAD sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah,” ujar Prabowo kepada awak media, dikutip Senin (8/12/2025). (fuz)
