Jakarta, Pelita Baru
Tak mau manis di atas kertas, Presiden Prabowo Subianto memastikan kucuran anggaran sebesar Rp130 triliun untuk pembangunan rumah rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, anggaran itu diperuntukan untuk subsidi bunga melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP). “Targetnya?. Rakyat bisa menikmati bunga pembiayaan murah yang stabil di angka 5%,” kata Qodari.
Presiden Prabowo juga memberikan kado istimewa bagi para pejuang rumah pertama. Kuota fasilitas pembiayaan murah (FLPP) yang awalnya hanya 220.000 unit, kini dilonjakkan menjadi 350.000 unit.
“Ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah. Penambahan ini didukung skema KPR yang sangat terjangkau, yaitu DP hanya 1% dan bunga tetap 5%,” tegas Qodari lagi.
Qodari menyampaikan, langkah-langkah strategis ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap “wong cilik”, memastikan bahwa memiliki rumah bukan lagi sekadar mimpi bagi mereka yang berpendapatan terbatas.
“Fokus utama Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: rakyat berpenghasilan rendah harus punya akses ke hunian yang layak dan terjangkau,” sebutnya.
Selain itu, pemerintah kata Qodari juga akan melakukan perampingan aturan yang radikal. Salah satu langkah paling nyata adalah percepatan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula memakan waktu 28 hari, kini dipangkas habis menjadi hanya 10 hari.
“Tak hanya itu, berbagai “biaya tambahan” dihapus demi meringankan kantong rakyat. Diantaranya. Retribusi PBG Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bebas BPHTB (Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan). PPN DTP 100% alias pajak rumah ditanggung pemerintah hingga tahun 2027. Dan, suntikan Likuiditas Rp80 Triliun dan Subsidi Bunga,” jabarnya.
Dukungan sektor keuangan juga tidak main-main. Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneternya dengan menyiapkan likuiditas hingga Rp80 triliun melalui sektor perbankan.
Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menempatkan kemudahan akses hunian sebagai agenda utama kebijakan perumahan nasional saat ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, fokus pemerintah tercermin dari rancangan pembiayaan yang dirancang sangat terjangkau agar kelompok pekerja sektor informal hingga profesi dasar dapat masuk dalam sistem kepemilikan rumah.
Skema tersebut memungkinkan tenaga pendidik, asisten rumah tangga, hingga pedagang kecil mengakses hunian layak tanpa terbebani biaya awal yang tinggi.
“Cicilan dari Bank BTN tenor 20 tahun, angsuran nya Rp1,1 juta. Uang muka (DP) hanya 1 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis. Ini sangat bagus sekali,” ujar Maruarar.
Maruarar menambahkan bahwa kebijakan pro-MBR ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga mencetak capaian historis dalam penyaluran rumah subsidi nasional.
“Hari ini tercatat rekor 266.000 unit. Paling besar sebelumnya dari inisiasi program FLPP tahun 2010 adalah di tahun 2023 dengan 229.000 unit. Ini berkat dukungan semua pihak, perbankan, pengembang, dan konsumen,” pungkasnya. (fuz/*)
