Jakarta, Pelita Baru
Gaduh soal cibiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijawab Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan, MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berperan sebagai pilar pemerataan dan stabilitas sosial-politik.
“Orang sering protes MBG dan program lain, itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Kalau itu nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa tercipta,” kata Purbaya dilansir VOI, Kamis (12/2/2026).
Lebih lanjut, Purbaya juga menyebut pemerintahan Prabowo merumuskan pembangunan ekonomi dalam tiga pilar utama dalam payung Sumitronomics, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, serta stabilitas sosial dan politik.
Mengingat MBG mencakup dua dari tiga pilar pembangunan, Purbaya menilai program ini dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi, jangan protes kebanyakan. MBG ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menkeu mengingatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik pada Agustus 2025 bergejolak dan memicu aksi di berbagai daerah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpendapat pengalaman tersebut menjadi pembelajaran stabilitas ekonomi dan pemerataan perlu berjalan beriringan.
Maka dari itu, dirinya, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, berusaha menghidupkan kembali mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil.
Dia pun berupaya mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat belanja agar dampaknya bisa langsung terasa bagi masyarakat. Strategi lain yang dia jalankan juga termasuk penempatan dana pemerintah ke sektor perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan mempercepat pertumbuhan kredit.
“Manfaatnya yaitu menambah likuiditas sistem perekonomian, sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat. Itu juga membalik arah ekonomi dengan signifikan dan menambah kontribusi mesin pertumbuhan dan sektor swasta,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut, MBG merupakan program populis Presiden Prabowo. Ia pun menyakini, program tersebut justru bisa menciptakan stabilitas nasional dinamis.
“Ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi populis-populis, sekolah rakyat, semuanya ribut, kan. Pasti ada yang protes buang-buang duit buat makan, gitu. Kalau pandangan saya beda, itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional dinamis,” ujar Purbaya.
Meski begitu, kata Purbaya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, kebijakan dan program tersebut saja tidak cukup, diperlukan juga upaya-upaya lainnya. “Jadi, kalau saya lihat dia (Presiden Prabowo) menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional dinamis itu. Jadi, seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat,” kata dia.
Dalam paparan Purbaya, untuk mencapai strategi tersebut bisa diupayakan dengan berbagai program. Antara lain, reformasi ekonomi sosialis, yakni liberasi pertanian, kawasan ekonomi khusus untuk Foreign Direct Investment (FDI).
Kemudian, prioritas sektor strategis, yakni elektronik, baja, otomotif dan semikonduktor. Berikutnya, melakukan transformasi manufaktur high-tech (Huawei, BYD, EV). Selanjutnya, melakukan integrasi perdagangan global dan FDI-Driven Manufacturing, reformasi kelembagaan yakni dengan modernisasi institusi dan reformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, liberasi pertanian, perdagangan dan jasa.
Terkait anggaran, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang memadai, termasuk untuk pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, tanpa harus mengalihkan dana dari Program MBG.
Kepastian ini mencerminkan ketahanan fiskal pemerintah dalam merespons bencana sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas nasional. Purbaya menyebutkan, alokasi anggaran penanganan bencana yang tersedia mencapai Rp60 triliun.
Pemerintah menilai kesinambungan program MBG penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta menjaga daya beli masyarakat. (dho/*)
