Jakarta, Pelita Baru
Apresiasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu bright spot ekonomi dunia menegaskan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi kuat antara otoritas moneter dan fiskal menjadi fondasi utama persepsi positif tersebut. Namun, capaian ini dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan yang semakin kompleks.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh—dari sekadar menjaga stabilitas menuju penguatan strategi pembiayaan pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Pengakuan ini tentu patut diapresiasi. Namun, tantangan saat ini bukan lagi soal stabil atau tidak, melainkan apakah kita memiliki arsitektur pendanaan yang kuat untuk menopang ambisi pertumbuhan ke depan,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, pendekatan kebijakan yang selama ini ditempuh—terutama dalam menjaga disiplin fiskal seperti defisit di bawah tiga persen dan rasio utang yang terkendali—merupakan fondasi penting. Meski demikian, pasar global kini menuntut transparansi yang lebih dalam terkait arah pembiayaan ekonomi Indonesia.
“Pasar tidak hanya melihat angka-angka disiplin fiskal, tetapi juga ingin memahami cerita besar di baliknya—funding story Indonesia seperti apa, dan seberapa kredibel jalur kebijakan ke depan,” jelasnya.
Fakhrul menekankan pentingnya transformasi komunikasi kebijakan fiskal dari pendekatan berbasis aturan (rule-based) menuju pendekatan berbasis strategi (strategy-based). Artinya, pemerintah tidak hanya menyampaikan batasan fiskal, tetapi juga secara eksplisit menjelaskan sumber pembiayaan, komposisi pendanaan, serta mitigasi risiko dalam jangka menengah dan panjang. “Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kejelasan arah menjadi kunci. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjelaskan bagaimana pertumbuhan akan dibiayai,” ujarnya.
Lebih jauh, Fakhrul menilai kebutuhan akan diversifikasi sumber pendanaan menjadi semakin mendesak, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi global dan meningkatnya biaya pendanaan berbasis dolar.
Ketergantungan terhadap mata uang kuat dinilai berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan. Karena itu, Indonesia didorong untuk lebih aktif mengembangkan alternatif pembiayaan, termasuk melalui skema local currency settlement. “Likuiditas global tidak homogen. Ada sumber pembiayaan dengan biaya lebih rendah yang bisa diakses, termasuk melalui kerja sama bilateral maupun inovasi instrumen keuangan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peluang pemanfaatan mata uang dengan karakter biaya rendah seperti offshore renminbi (CNH) untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral secara lebih efisien.
Penguatan kemitraan internasional yang selama ini dibangun pemerintah dan Bank Indonesia dinilai perlu diarahkan lebih konkret, tidak hanya sebatas membangun kepercayaan, tetapi juga membuka akses pembiayaan baru. “Kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat nyata—baik dalam bentuk diversifikasi investor, akses likuiditas baru, maupun perluasan penggunaan mata uang lokal,” tegasnya.
Dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi, negara yang mampu mengamankan sumber pembiayaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya secara jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.
Fakhrul menegaskan bahwa stabilitas ekonomi yang telah dicapai Indonesia merupakan modal awal untuk langkah yang lebih besar. “Stabilitas adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikannya sebagai kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, IMF melalui laporan Fiscal Monitor terbaru mengeluarkan peringatan keras. Konflik di Timur Tengah bukan hanya masalah keamanan, tapi juga ancaman nyata yang memperburuk kondisi fiskal dunia yang sudah dalam posisi rentan.
Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar yang sering diambil pemerintah saat harga energi melonjak. Menurutnya, langkah tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pasar global.
“Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar,” tegas Valdes.
Ia menjelaskan bahwa harga energi yang tinggi sebenarnya diperlukan agar pola konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan diri. Jika harga ditekan lewat subsidi, permintaan global akan tetap tinggi, yang pada akhirnya justru membuat harga minyak semakin mahal.
IMF memperingatkan bahwa jika konflik memburuk hingga membuat harga minyak bertahan di atas 100 Dolar AS per barel hingga 2027, ekonomi global berisiko jatuh ke jurang resesi. Lembaga ini juga memangkas proyeksi pertumbuhan global akibat gangguan pasokan energi yang dipicu peperangan.
Satu poin yang paling mengkhawatirkan adalah kecepatan akumulasi utang pemerintah di seluruh dunia.
Level utang diprediksi menembus 100 persen dari PDB pada 2029, lebih cepat dari perkiraan semula. Angka ini diperkirakan terus merangkak naik hingga 102,3 persen pada 2031, level tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II.
Biaya untuk membayar bunga utang melonjak mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, naik signifikan dari posisi 2 persen pada empat tahun lalu.
Selain utang, IMF menyoroti perubahan struktur pasar yang kini lebih berisiko. Meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang dinilai kurang stabil dibanding investor jangka panjang.
Banyak negara menerbitkan utang jangka pendek, membuat kondisi fiskal mereka sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga sekecil apa pun.
Gejolak pasar pada saham berbasis AI, fragmentasi perdagangan, hingga besarnya biaya transisi energi dan iklim semakin menekan ruang gerak anggaran negara.
Valdes mengingatkan pemerintah dunia untuk tidak menunda perbaikan anggaran atau konsolidasi fiskal segera setelah krisis mereda. Ia memperingatkan bahwa meskipun situasi saat ini belum mencapai titik “ledakan” krisis, sikap menunda-nunda hanya akan membuat beban perbaikan di masa depan menjadi tidak terkendali. (zie/*)
