Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurut Presiden, hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ucap Presiden dikutip dari BPMI Setpres, Selasa (2/6/2026).
Sejalan dengan prinsip tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Presiden juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuturnya.
“Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” sambungnya.
Presiden menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Presiden.
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional yang berpijak pada nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bagi Presiden, kemajuan Indonesia hanya akan bermakna apabila dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto hanya sebagai ajang ‘gagah-gagahan seremonial’. Hal ini merespons komentar yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, perihal jumlah kunjungan luar negeri presiden.
“Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir,” kata Teddy, mengutip Instagram Sekretariat Kabinet, Senin malam, dikutip Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan itu Teddy memaparkan tujuh hasil kongkret yang dihasilkan lewat kunjungan Prabowo ke luar negeri. Pertama, keberhasilan masuknya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.
“Manfaatnya apa? ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman,” beber Teddy.
Kedua, terkait keberhasilan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (UE). Ia mengatakan perjanjian tersebut baru selesai di jaman Prabowo, setelah 11 tahun.
“Tarif 0% di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya 2025 lalu,” katanya.
Ketiga, terkait dengan total investasi yang berhasil dicatatakan mencapai Rp 2.430 triliun selama 1,5 tahun pemerintahan Prabowo. Termasuk di antaranya investasi yang diteken dari hasil kunjungan luar negeri Prabowo, seperti ke Jepang dan Korea Selatan.
“Contoh kongkret lain bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan, kembali langsung ada investasi sekitar Rp 575 triliun,” katanya.
Keempat, Teddy juga menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan presiden ke luar negeri juga membawa hasil kerja sama alat pertahanan dari Prancis, Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan beberapa negara eropa lainnya. Kelima, dia juga mencontohkan dari program ibadah haji yang kini Indonesia memiliki fasilitas kawasan pemukiman khusus bagi jamaah asal Indonesia.
“Indonesia satu-satunya negara yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunya lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji,” katanya.
Keenam, terkait peran aktif Indonesia di Palestina. Menurutnya tidak semua negara bisa memberi bantuan logistik seperti yang kerap RI berikan.
“Kita drop off logistik dari udara sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kita juga menyekolahkan anak-anak Palestina di Universitas di Indonesia,” tuturnya.
Ketujuh, terkait pembebasan WNI yang diamankan pihak Israel di Laut Bebas. Teddy menjelaskan bahwa melalui diplomasi Kementerian Luar Negeri hingga bisa membebaskan para WNI itu, hanya dengan kurun waktu beberapa hari.
Dalam kesempatan itu, Teddy juga menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dengan kepala negara lain di suatu event atau forum itu merupakan saran dari Menteri Luar Negeri. Hal itu didasari dari penilaian prioritas, kepala negara mana yang diutamakan untuk bertemu.
Termasuk dalam hal pertemuan yang bisa dilakukan langsung ataupun menggunakan telepon. Baik yang berisifat terbuka maupun tertutup.
“Saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan ya. Jadi ruang untuk setiap masukan kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” katanya. (fuz/*)
