Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa jelaskan tentang persoalan utang PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menurutnya, skema sudah disiapkan tanpa harus memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026) kemarin.
Selain itu, Menkeu Purbaya juga menjelaskan tentang posisi utang Indonesia yang sudah tembus lebih dari Rp8.000 triliun. Menkeu Purbaya mengatakan rasio utang Indonesia masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka tersebut berada di bawah batas 60 persen yang digunakan dalam aturan fiskal nasional. Purbaya juga merujuk kriteria Perjanjian Maastricht yang memakai batas rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto.
Menurutnya, rasio Indonesia masih lebih rendah daripada sejumlah negara maju. Menkeu Purbaya menyebut rasio utang Amerika Serikat telah melampaui 100 persen, Singapura sekitar 175 persen, dan Jepang mencapai 275 persen.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya wartawan, belum lama ini.
Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi. “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.
Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.
Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.
Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony.
Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT KCIC.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan menanggung sebagian utang dari Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh PT KCIC.
Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.
“Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.
“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Direktur Next Indonesia Center Herry Gunawan menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menalangi utang proyek kereta cepat Whoosh sudah tepat.
Herry menjelaskan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator maupun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham proyek kereta cepat, tidak berstatus BUMN secara hukum.
“Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menalangi kerugian Whoosh sudah tepat. Alasannya, antara lain, PT KCIC yang menggarap Whoosh maupun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham, bukan BUMN,” katanya kepada VOI, Rabu, 22 Oktober.
Sekadar informasi, KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan asal China. Konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memiliki 60 persen saham, sementara China melalui China Railway International Co. Ltd. (CRI) memegang 40 persen saham.
Melansir laman resmi KCIC, komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PTPT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen.
Herry mengatakan suatu perusahaan masuk kategori BUMN jika pemerintah Indonesia memiliki saham langsung maupun saham istimewa, dwiwarna di dalamnya. Karena itu, dia bilang KCIC dan PSBI bukan BUMN.
“Sebab yang disebut dengan BUMN, yakni kalau ada kepemilikan saham langsung pemerintah atau pemerintah memiliki saham istimewa, yaitu saham dwiwarna,” ujar Herry.
Herry bilang keberadaan Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola BUMN seharusnya bisa menjadi solusi atas persoalan seperti ini.
“Sudah ada Danantara yang mendapatkan mandat mengelola BUMN. Tentu bukan hanya aset dan dividennya, tetapi juga masalah yang melekat di BUMN. Danantara harus menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu mengatasi, jangan kalau ada masalah justru bersandar pada pemerintah,” jelasnya.
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau dikenal sebagai Whoosh menelan investasi jumbo hingga 7,2 miliar dolar AS. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS dari target awal biaya proyek sebesar 6 miliar dolar AS.
Dari jumlah 1,2 miliar dolar AS tersebut 60 persen dibebankan kepada konsorsium Indonesia atau sekitar 720 juta dolar AS. Sementara sisanya, 480 juta dolar AS akan dibebankan kepada konsorsium China.
Struktur pembiayaan konsorsium Indonesia terdiri dari 25 persen melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) KAI senilai Rp3,2 triliun. Sedangkan, 75 persen sisanya bersumber dari pinjaman ke China Development Bank (CDB) sebesar 542,7 juta dolar AS. (dho/*)
