Jakarta, Pelita Baru
Rupiah terpuruk. Nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke level Rp18.187 pada perdagangan setidaknya hingga, Senin (8/6/2026) malam.
Menurut banyak kalangan, hal ini terjadi akibat banyak faktor. Bukan saja karena tekanan global akibat konflik internasional di Timur Tengah, tapi juga sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Menariknya, Ketua Umum Relawan Jaringan Nasional (Jarnas), H Nasarudin justru punya penilaian berbeda. Menurutnya, kondisi pelemahan rupiah saat ini terjadi karena Presiden Prabowo Subianto tengah berperang melawan mafia ekonomi dan sumber daya alam (SDA).
“Presiden Prabowo sedang memimpin perang besar melawan mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam. Ketika negara mulai membenahi tata kelola kekayaan nasional, memperkuat penerimaan negara, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, tentu akan muncul berbagai bentuk perlawanan,” kata Nasarudin dikutip dari JPNN, Senin (8/6/2026).
Dia pun menyoroti tiga sektor SDA yang selama ini menjadi penyumbang devisa besar, yakni crude palm oil (CPO), batu bara, dan mineral. Menurutnya, pemerintah kini memperketat pengawasan ekspor sekaligus menindak praktik under invoicing, atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang dinilai merugikan negara.
Di sektor sawit, penertiban juga dilakukan terhadap perkebunan yang berada di kawasan hutan maupun yang belum memenuhi kewajiban kepada negara. Nasarudin menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola SDA yang lebih adil, sehingga manfaat kekayaan alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dia juga mendukung kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan utang luar negeri sebagai solusi utama pembangunan. “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah yang tidak ingin menjadikan utang luar negeri sebagai solusi utama pembangunan. Bangsa ini memiliki sumber daya yang sangat besar dan harus mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Nasarudin mendorong pemerintah mempercepat repatriasi dana dan aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui berbagai insentif. Menurut dia, modal nasional perlu diperkuat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Meski nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, Nasarudin menilai pemerintah masih mampu menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi BBM dan LPG, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dia juga menyebut program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, mulai memberikan dampak terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. “Rakyat masih bisa merasakan kehadiran negara,” katanya.
Nasarudin turut mengapresiasi konsolidasi tim ekonomi pemerintah dan peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam menjaga koordinasi lintas sektor. Dia mengajak seluruh elemen bangsa mendukung berbagai upaya pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.
“Ini bukan hanya perjuangan Presiden Prabowo, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional,” tutup Nasarudin.
Pernyataan Nasarudin juga dikuatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menduga gaya komunikasi pemerintah yang kurang optimal menjadi faktor pemicu melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni pada Senin (8/6/2026), sebagaimana dilansir dari Suara. “Cuma Kelemahan kita adalah apa, kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin,” katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026.
Purbaya menyatakan bahwa dirinya rutin mengadakan pertemuan dengan awak media setiap bulan. Penurunan performa Rupiah dan IHSG ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi pihak Kementerian Keuangan terkait efektivitas penyampaian informasi kepada jurnalis.
“Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media enggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya enggak ngerti apa gimana,” lanjutnya.
Sentimen negatif pasar disinyalir muncul akibat kekhawatiran terhadap kondisi kebijakan fiskal, terutama setelah pengumuman data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Maret 2026. Kala itu, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau mencapai 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang kemudian memicu spekulasi keliru di masyarakat.
“Kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar. 0,9 (persen) mereka kali empat, 3,6 (persen), artinya sudah lepas dari 3 persen limit kan? Itu yang digembar-gembor kan. Jadi utamanya itu,” duga dia
Di samping persoalan defisit, alokasi anggaran yang besar untuk Badan Gizi Nasional (BGN) turut dipandang pasar sebagai beban tambahan bagi ketahanan fiskal negara. Berbagai spekulasi ini pada akhirnya memengaruhi keputusan para pelaku pasar modal.
“Itu yang tu feed in ke pelemahan nilai tukar dan ke saham. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya morat-marit nih. Investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemeringkat akan men-downgrade kita karena pelaksanaan fiskalnya berantakan,” paparnya.
Kondisi riil fiskal diklaim tetap terjaga dengan baik berdasarkan hasil pertemuan Menkeu dengan lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor’s (S&P). Lembaga tersebut menilai kinerja anggaran pemerintah positif, namun memberikan catatan mengenai ketidakpastian moneter yang bersumber dari pelemahan kurs.
“Jadi bolak-bolak ini. Dari sini, bukan sana. Tapi lembaga pemeringkatnya billing Rupiah yang mengganggu stabilitas, termasuk nanti kesenambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal, fiskal ke sana kata mereka. Ketika fiskalnya bagus cari yang sebelah situ. Jadi saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek,” beber dia.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menjaga defisit APBN di bawah ambang batas tiga persen. Purbaya bahkan menargetkan angka defisit anggaran berada di level 1,8 persen untuk periode tahun depan.
“Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau itu beres kan, sananya beres Rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, gara-gara Rupiah, fiskal bisa keganggu. Jadi terbolak-balik. Jadi memang ada sentimen negatif di pasar yang harus kita perbaiki,” jelas Purbaya. (fuz/*)
