Jakarta, Pelita Baru
Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 bisa menjadi penegasan arah baru Indonesia dalam menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Disana, Prabowo tak hanya menyinggung situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu dan sarat ketegangan, tapi juga menekankan agar kemandirian nasional agar tidak bergantung pada pihak luar dalam kondisi apa pun.
“Kita berkumpul di sini di Davos di tengah masa ketidakpastian yang besar. Masa di mana perang terus berkecamuk. Masa di mana kepercayaan antarnegara, antarinstitusi, dan antarmanusia sedang rapuh,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.
Menanggapi pidato itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah sejatinya telah digariskan sejak awal masa pemerintahan. Presiden, kata dia, menekankan pentingnya memperkuat kemandirian nasional agar Indonesia tidak bergantung pada pihak luar dalam kondisi apa pun, termasuk jika terjadi eskalasi konflik global hingga skenario terburuk seperti Perang Dunia Ketiga.
“Sejak awal arahannya sudah jelas. Dalam kondisi apa pun kita harus berusaha mandiri. Pertama mandiri pangan, kemudian mandiri energi, lalu kemandirian di sektor-sektor lain, termasuk ekonomi, supaya kalau terjadi sesuatu kita tidak bergantung pada pihak luar,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Prasetyo, penekanan Presiden Prabowo di forum internasional tersebut sejalan dengan agenda domestik yang tengah dijalankan kabinet. Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional sebagai fondasi utama menghadapi ketidakpastian global.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia yang terus berkembang.
Sementara itu, GREAT Institute mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Pidato tersebut menegaskan peran Indonesia bukan sekadar peserta, melainkan penyampai gagasan dan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto, menilai pidato tersebut sebagai upaya membawa Prabowonomics sebagai kerangka ekonomi yang berangkat dari pengalaman negara berkembang namun relevan secara global.
“Pidato Presiden Prabowo di Davos tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan, tetapi menekankan bahwa stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia adalah fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi nasional dan global,” ujar Sudarto, dalam pernyataannya.
Presiden Prabowo juga menegaskan sumpahnya untuk menghilangkan kemiskinan, seraya menyoroti tantangan global seperti konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok.
Ia menekankan bahwa perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. GREAT Institute menilai penekanan pada pembangunan sumber daya manusia, melalui pendidikan, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kualitas manusia, menunjukkan bahwa Prabowonomics berorientasi pada investasi jangka panjang, bukan semata indikator makroekonomi.
Selain itu, Presiden menekankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi ekonomi. Menurut GREAT Institute, hal ini relevan dengan kebutuhan global akan rule of law sebagai basis kepercayaan investasi dan kerja sama internasional.
“Penegakan hukum yang tegas bukan hanya isu domestik, tetapi merupakan prasyarat utama bagi kredibilitas ekonomi suatu negara di mata dunia,” lanjut Sudarto.
Pidato tersebut juga menempatkan kebijakan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian integral strategi ekonomi, yang dipandang sebagai sinyal bahwa pertumbuhan harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat.
Undangan Presiden Prabowo kepada para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam Bali Ocean Impact Summit turut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama global, khususnya di bidang lingkungan, keberlanjutan, dan ekonomi kelautan.
GREAT Institute menilai pidato ini sejalan dengan gagasan dalam Great Lecture: “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global”, yang menempatkan ekonomi konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan manusia sebagai pilar utama kebijakan nasional.
“Prabowonomics memiliki potensi untuk menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global, selama ia terus dijaga konsistensinya antara narasi internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri,” tutup Sudarto.
Senada, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha yang menilai penekanan Prabowo pada perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran mencerminkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang.
“Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel,” ujar Achmad dalam keterangan resmi.
Di sisi lain, Achmad menilai klaim Indonesia sebagai global bright spot bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan didukung indikator makroekonomi yang konsisten. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi rendah, dan defisit fiskal yang terkendali.
“Yang menarik, Presiden menekankan bahwa pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” ungkapnya.
Achmad juga menyoroti keberanian Presiden dalam menyampaikan agenda penegakan hukum sampai dengan pemberantasan korupsi secara terbuka di forum global. Apalagi, banyak kepala daerah dan pejabat pemerintahan ikut terseret kasus korupsi dan kini menjalani masa hukuman.
Tentu, sikap tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan ditopang oleh praktik rente dan ekonomi keserakahan. “Penegasan ‘tidak ada kompromi’ terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
Dalam aspek kebijakan sosial, Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
“Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa,” jelasnya lagi.
“Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Achmad. (fuz/*)
