Perusak dan Pelaku Karhutla Bisa Dijerat UU Perampasan Aset

oleh -82 Dilihat
Abdullah
banner 468x60

Jakarta, Pelita Baru

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menyambut positif kesepakatan memasukkan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai salah satu kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.

banner 336x280

Menurut Abdullah, kesepakatan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan, perusakan kawasan hutan, serta kejahatan lingkungan yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

“Dalam pembahasan terakhir RUU Perampasan Aset, kami telah menyepakati bahwa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup juga dapat dikenai perampasan aset. Bahkan, perampasan aset tersebut harus sebanding dengan nilai ekonomis akibat kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Abdullah, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen pembahasan RUU tertanggal 10 November, Pasal 4 telah mengakomodasi tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Ketentuan ini melengkapi sejumlah tindak pidana lain, seperti korupsi, narkotika dan psikotropika, serta terorisme.

Abdullah menilai, masuknya kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup dalam ketentuan tersebut merupakan kemajuan penting, terutama di tengah semakin seriusnya persoalan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan studi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), paparan asap kebakaran hutan di Indonesia diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian pada September, meningkat dibandingkan perkiraan 1.700 kematian pada Agustus.

Selain kebakaran hutan, Abdullah juga mengingatkan ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, dari 87.159 desa/kelurahan yang didata, sebanyak 8.112 desa/kelurahan mengalami pencemaran air, 4.954 mengalami pencemaran udara, dan 1.242 mengalami pencemaran tanah.

Sementara itu, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2025 menyebutkan angka deforestasi berkisar antara 283.803 hektare hingga proyeksi awal 600.000 hektare, dengan wilayah Kalimantan dan Papua menjadi kawasan yang terdampak besar.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan lingkungan bukan persoalan kecil. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, hingga bencana ekologis,” tegasnya.

Menurut Abdullah, ketentuan perampasan aset akan memperkuat instrumen penegakan hukum yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup sanksi pidana, administratif, dan perdata.

Dengan adanya tambahan instrumen perampasan aset, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan lingkungan tidak tetap dinikmati oleh para pelakunya.

Di lain pihak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, (15/11/2026).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Presiden.

Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Presiden Prabowo juga sampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan. Meski demikian, dampak kabut asap yang melintasi batas negara turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut. Upaya pemadaman juga diwarnai pengorbanan besar, dengan 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta kehilangan dua helikopter dalam operasi penanganan kebakaran.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan kebakaran hutan, dari yang sebelumnya fokus pada pemadaman dan mitigasi menjadi upaya pencegahan secara sistematis. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.

Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia jika karhutla ini telah berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia, serta meyakinkan bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik. (din/*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *