Pengamat: Saatnya Presiden Lakukan Penyegaran TNI

oleh -61 Dilihat
Efriza
banner 468x60

Jakarta, Pelita Baru

Pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto melakukan penyegaran sekaligus mengakhiri bayang-bayang rezim Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di tubuh TNI.

banner 336x280

Hal itu diungkap pengamat politik Citra Institute, Efriza, seraya mengatakan, pergantian Panglima TNI menjadi bagian dari penyegaran pucuk pimpinan aparat negara yang dapat dilakukan Presiden Prabowo. Apalagi, Agus Subiyanto merupakan Panglima TNI yang diangkat oleh Jokowi pada November 2023, sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

“Setelah Kapolri, momentum penyegaran sebaiknya juga menyentuh institusi TNI. Ini dapat memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo telah membangun kepemimpinan sendiri dan tidak lagi dibayangi pemerintahan sebelumnya. Bahkan, akan lebih baik jika usai Polri, penyegaran berlanjut di TNI dan Kejaksaan Agung,” ujar Efriza, dikutip Minggu (15/11/2026).

Dia menilai, keberadaan pejabat yang diangkat pada era Jokowi perlu menjadi bagian dari evaluasi Prabowo dalam membangun soliditas pemerintahan. Sebab, pergantian pejabat yang dianggap masih memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya berpeluang mendapat dukungan publik.

Selain itu, Prabowo perlu memastikan institusi militer berada dalam garis kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, hal itu bukan berarti loyalitas TNI diarahkan kepada kepentingan pribadi presiden, tetapi tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan negara.

“Jika Prabowo ingin bersih-bersih orang-orang yang ditengarai terkait dengan Jokowi, memungkinkan akan didukung oleh publik. Juga akan menyembul dalam persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi direcoki oleh pemerintahan sebelumnya,” sambung Efriza.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri. Karena itu, Prabowo harus mengajukan calon Panglima TNI untuk diproses di DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.

Terlebih, aturan tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima didasarkan pada kepentingan organisasi TNI. Jabatan itu dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

“Artinya, Prabowo perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi militer sekaligus kalkulasi politik di parlemen sebelum mengambil keputusan mengganti Agus. Penyegaran kepemimpinan aparat negara perlu menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan Prabowo, dengan tetap memperhatikan mekanisme hukum dan profesionalisme institusi TNI,” tutup Efriza. (dho/*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *