I Wayan Sudirta Usul Pembentukan Badan Pengawas Penyadapan Independen

oleh -73 Dilihat
I Wayan Sudirta
banner 468x60

Jakarta, Pelita Baru

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

banner 336x280

Menurutnya, kewenangan penyadapan yang memiliki dampak besar terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.

Wayan menilai, badan pengawas tersebut tidak cukup hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi juga harus memiliki peran pencegahan.

Pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan penyadapan, termasuk penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan.

“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan dilansir, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, badan pengawas harus dapat memastikan hasil penyadapan digunakan sesuai kebutuhan penegakan hukum. Hasil penyadapan yang telah digunakan, masih tersimpan, maupun yang harus dimusnahkan perlu berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan.

Menurutnya, independensi menjadi syarat penting dalam pembentukan badan tersebut. Badan pengawas harus berada di luar institusi yang melaksanakan penyadapan sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol tanpa intervensi dari pihak yang diawasi.

“Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Wayan juga mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan. Ia menginginkan anggota badan tersebut berasal dari unsur eksternal dengan proses seleksi yang ketat.

Sebagai perbandingan, ia menilai model Dewan Pengawas KPK belum cukup kuat karena menurut pandangannya terlalu bergantung pada unsur internal. “Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” kata legislator dari dapil Bali itu.

Lebih lanjut, Wayan menegaskan bahwa pengaturan badan pengawas menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III, menurutnya, telah mulai mengundang sejumlah narasumber untuk menghimpun pandangan mengenai substansi yang perlu diatur.

Ia berharap, pengawasan independen nantinya dapat menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan penyadapan tetap digunakan secara bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hak privasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan RUU tentang Penyadapan. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif.

Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian dari proses menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum merumuskan materi yang akan dimasukkan ke dalam RUU tersebut.

“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penyusunan RUU Penyadapan membutuhkan masukan yang luas agar pengaturan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait praktik penyadapan.

Karena itu, pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait untuk memastikan proses penyusunan regulasi berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi tersebut juga diperlukan agar berbagai aspirasi yang dihimpun dalam rangkaian rapat dapat dipertimbangkan dalam perumusan substansi RUU.

“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III turut menyoroti pentingnya pengawasan kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, perlindungan hak privasi, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan.

Melalui proses penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga DPR, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan. (din/*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *