Sekda Ajat Ingatkan SKPD Hati-Hati Kelola Anggaran

oleh -67 Dilihat
banner 468x60

Bogor, Pelita Baru

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengimbau seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran di akhir tahun.

banner 336x280

Hal ini tak lepas dari kemampuan fiskal daerah yang mengalami penurunan dan bedampak pada terbatasnya keuangan daerah. Namun begitu, Ajat tetap memastikan, program prioritas yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dipastikan tetap berjalan.

“Prinsipnya adalah perangkat daerah diharapkan lebih berhati-hati dan mengendalikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan,” ujar Ajat kepada Pelita Baru, Selasa (17/11/2026).

Selain itu, Kepala SKPD juga diharapkan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tidak tercapainya target daerah, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber daerah, yang telah ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

“Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang sangat terbatas. Kepala SKPD diimbau untuk segera mencermati seluruh kegiatan di instansi masing-masing,” paparnya.

“Kecuali untuk yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas pemerintah daerah, antara lain belanja gaji dan tunjangan ASN. Tambahan Penghasilan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Belanja jasa tenaga Non ASN atau tenaga rekruitmen, pengadaan lahan yang menjadi kegiatan prioritas daerah, serta belanja-belanja lainnya yang terkait dengan kewajiban daerah yang sudah dilakukan reviu Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),” tambahnya.

Sedangkan, untuk belanja kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya, Ajat mengimbau kepada para kepala SKPS untuk dilakukan secara selektif. Begitu juga dengan belanja untuk bencana dan belanjar-belanja yang bersifat mandatori/sudah ditentukan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan.

Antara lain kegiatan-kegiatan yang didanai dari, Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Bagi Hasil Sawit, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Dana-dana yang penggunaannya sudah ditentukan.

“Karena itu, para kepala SKPD juga diimbau untuk menunda dan atau menghentikan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhüp pencapaian prioritas daerah Tahun 2026,” tandasnya. (duan)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *