Seminar Nasional FH Unpak Bahas Peran Strategis Mediator Non‑Hakim dalam Keadilan Restoratif

oleh -27 Dilihat
banner 468x60

Bogor, pelitabaru.com – Fakultas Hukum Universitas Pakuan menggelar diskusi ilmiah Seminar Nasional guna mengkaji kedudukan dan tantangan mediator non‑hakim dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia di Ruangan Aula Soepomo Fakultas Hukum Universitas Pakuan pada Rabu 18 November 2026.

Para pemateri antara lain, Prof. Dr. Sabela Gayo, SH, MH., Ph.D., Presiden Dewan Sengketa Indonesia, Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag, MH., Hakim Tinggi Yustisial BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Emiral R. Tranggono, SH, MH, selaku moderator, para praktisi hukum, advokat, mediator, hakim, jaksa, dan unsur kepolisian juga para akademisi.

banner 336x280

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr. Eka Ardianto Iskandar, SH, MH, menyampaikan bahwa sistem peradilan konvensional saat ini masih dihadapkan pada tantangan klasik, antara lain penumpukan perkara, proses penyelesaian sengketa yang berlangsung lama, serta pola putusan yang hanya memisahkan pihak menang dan pihak kalah.

“Di tengah kondisi dengan paradigma penyelesaian sengketa mulai bergeser ke arah keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keadaan semula, dialog, serta pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kerangka itu, mediator non‑hakim dari kalangan praktisi, akademisi, dan profesional bersertifikat memiliki peran sangat penting berkat fleksibilitas, keahlian khusus, dan independensi yang dimilikinya,” ucap Dr. Eka Ardianto Iskandar.

Namun demikian, masih terdapat persoalan normatif dan sosiologis terkait kedudukan hukum, standar kompetensi, batasan kewenangan, serta perlindungan profesi mediator non‑hakim yang perlu dikaji lebih mendalam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum yang berintegritas, Fakultas Hukum Universitas Pakuan menghadirkan seminar untuk mempertemukan akademisi, praktisi, lembaga mediasi, dan aparat penegak hukum.

Kegiatan ini bertujuan menganalisis urgensi peran mediator non‑hakim, mengidentifikasi kendala regulasi dan tantangan praktis di lapangan, merumuskan rekomendasi terkait standardisasi, etika, dan perlindungan hukum, serta memperkuat jejaring kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap seminar ini tidak hanya berhenti pada diskusi semata. Hasil pembahasan akan disusun menjadi naskah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, antara lain Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum,” ujar Dr. Eka Ardianto Iskandar.

Lanjut Dr. Eka Ardianto, sistem peradilan konvensional kita masih menghadapi tantangan klasik: penumpukan perkara, proses penyelesaian yang panjang, serta pola putusan yang cenderung menghasilkan pihak menang dan pihak kalah. Di tengah kondisi tersebut, paradigma penyelesaian sengketa terus bergeser menuju pendekatan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan keadaan semula, dialog, serta pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

“Dalam konteks inilah mediator memegang peran yang sangat vital, khususnya mediator non-hakim, baik dari kalangan praktisi, akademisi, maupun profesional tersertifikasi. Mereka memiliki fleksibilitas, keahlian khusus, dan independensi. Meskipun demikian, kita juga perlu jujur mengakui bahwa kedudukan hukum, standar kompetensi, batasan kewenangan, serta perlindungan profesi mediator non-hakim dalam kerangka keadilan restoratif di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan normatif maupun sosiologis yang perlu dibedah secara akademik,” pungkasnya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi hukum yang berintegritas, Fakultas Hukum Universitas Pakuan memandang penting untuk menghadirkan ruang diskusi ilmiah yang mempertemukan akademisi, praktisi, lembaga mediasi, dan penegak hukum Melalui seminar ini, kami berharap dapat menganalisis kedudukan dan urgensi peran mediator non-hakim, mengidentifikasi kendala regulasi dan tantangan praktis di lapangan, merumuskan rekomendasi terkait standardisasi, etika, dan perlindungan hukum, serta memperkuat jiejaring kerja sama di antara seluruh pemangku kepentingan.

“Harapan kami, seminar ini tidak berhenti pada diskusi semata. Tahun depan diawali 2027 kami akan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Mediator di Universitas Pakuan, yang akan bekerjasama dengan Dewan Sengketa Indonesia dan hasilnya akan kami rumuskan dalam naskah rekomendasi kebijakan (policy brief) untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, antara lain Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Dr. Eka Ardianto Iskandar. (Zie)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *