Jakarta, Pelita Baru
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, arah program yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto sudah cukup jelas. Namun sayangnya, jajaran cabinet sebagai penerjemah visi kepala negara sekaligus eksekutor kebijakan yang dicanangkan belum sepenuhnya efektif.
Karena itu, Arifki menilai reshuffle dapat menjadi salah satu pilihan untuk melakukan upgrade kabinet. Perombakan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pergantian jabatan atau manuver politik, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan
“Programnya bisa bagus, tetapi kalau eksekutornya tidak mampu menerjemahkan, program itu akan kehilangan tenaga. Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet,” tegasnya dikutip dari Aktual.com, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat jajaran pemerintahan jelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi Presiden untuk melihat kinerja para menteri dalam menjalankan program pemerintahan.
“Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini.
Menurut Arifki, Presiden dapat menggunakan berbagai indikator dalam mengevaluasi kinerja kabinet. Hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan, meski bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang menteri.
“Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai dinamika politik dan tuntutan masyarakat terus bergerak sehingga Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya menjadi representasi partai koalisi. Para menteri juga harus memiliki kompetensi, kemampuan komunikasi, integritas, dan kapasitas eksekusi.
“Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,” katanya.
Arifki mengatakan kinerja menteri memiliki konsekuensi politik terhadap Presiden. Keberhasilan seorang menteri dalam menjalankan program akan memperkuat citra pemerintahan, sedangkan kegagalan dapat menjadi beban politik bagi Prabowo.
“Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,” ujar Arifki.
Ia juga menambahkan, Presiden perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan komposisi kabinet, mulai dari kinerja, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi hingga penerimaan publik.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, kata Arifki, Prabowo membutuhkan jajaran menteri yang semakin cepat bekerja, solid, dan mampu menerjemahkan agenda pemerintah secara konsisten.
“Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan. Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan,” pungkas Arifki.
Sementara itu, Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah merespons survei Poltracking Indonesia terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang turun menjadi 55,1%.
Kepala Bakom Muhammad Qodari mengakui komunikasi pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk itu, Bakom akan terus memperkuat komunikasi terkait program-program pemerintah. Menurutnya komunikasi antarkementerian dan lembaga tetap diperlukan agar informasi mengenai program pemerintah lebih mudah diakses masyarakat.
“PR berikutnya adalah komunikasi. Jadi memang komunikasi kita ini harus lebih intensif, harus lebih maksimal, harus lebih proaktif,” ujar Qodari di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Salah satu upaya yang dilakukan Bakom adalah menggelar konferensi pers mingguan untuk memperbarui perkembangan program strategis pemerintah. Selain itu, K/L juga diundang secara bergiliran untuk menyampaikan perkembangan program masing-masing kepada publik.
Qodari mengatakan penguatan komunikasi tidak hanya dilakukan dengan K/L di tingkat pusat. Bakom juga akan mengoptimalkan jaringan komunikasi pemerintah daerah setelah forum Bakohumas mempertemukan humas K/L dengan humas pemerintah daerah.
“Kita punya forum untuk bertemu bukan hanya dengan humas dari K/L tapi juga dengan pemerintah daerah, sehingga nanti dari pemerintah daerah kita juga bisa optimalkan jalur-jalur komunikasinya,” katanya.
Qodari menilai peningkatan kepuasan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi, tetapi juga perbaikan pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebut program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat sudah jelas, meski terdapat sejumlah persoalan teknokrasi yang masih diperbaiki.
“Memang ada beberapa program punya problem teknokrasi, tapi itu sekarang sedang diperbaiki. Contoh paling nyata kan soal MBG, bagaimana sekarang ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN),” katanya.
“Dan beliau sangat tegas, ada SPPG yang ditutup, ada kepala SPPG yang disanksi ya. Banyak sekali program-programnya, termasuk juga membuat program agar menu-menu MBG itu bisa dipantau oleh masyarakat,” jelas Qodari.
Belajar dari hal tersebut, Bakom menyebut akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Intinya kita akan lebih proaktif dan lebih intensif lagi dalam komunikasi,” kata Qodari. (fuz/*)
