Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah akan menutup sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut diungkap Presiden Prabowo Subianto saat menutup Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun,” kata Prabowo seraya menyebut, langkah ini disebut sebagai bagian dari efisiensi untuk memangkas biaya rutin dan mengalihkan anggaran langsung kepada masyarakat.
Prabowo berharap langkah tersebut bisa menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun, terutama dari biaya rutin, termasuk gaji direksi dan komisaris. Ia juga mengklaim total penghematan pemerintah di berbagai bidang sudah mendekati Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun.
Menurut Prabowo, dana hasil efisiensi itu akan dialihkan sebesar-besarnya untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan.
Prabowo mengatakan investasi tetap dibuka. Namun jika pemerintah harus meminjam, ia ingin mendapatkan pembiayaan dengan bunga serendah mungkin.
Disisi lain, Danantara Indonesia memetakan jaringan transportasi yang dikelola BUMN untuk memperkuat konektivitas antarmoda sekaligus meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik nasional.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria membahas perumusan peta konektivitas nasional bersama internal Danantara Asset Management (DAM). Pemetaan tersebut mencakup aset, simpul, rute, layanan, hingga hubungan antarmoda yang dikelola BUMN.
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai jaringan transportasi nasional sekaligus mengidentifikasi missing link, bottleneck, maupun potensi tumpang tindih jaringan.
Selanjutnya, Danantara akan melakukan pemetaan dan pengolahan data, analisis awal, konsultasi dan validasi, hingga perumusan koridor logistik serta pilot project. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan pengembangan transportasi dan logistik yang lebih terintegrasi.
Dony menegaskan, transformasi transportasi tidak cukup hanya dilihat dari sisi bisnis. Menurutnya, perubahan yang dilakukan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan.
“Kalau transformasi ini tidak dirasakan, ya percuma saja, hanya menjadi konsep di atas kertas,” ujar Dony dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.
Dony juga menekankan pentingnya memperbaiki pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi. Menurut dia, kualitas pelayanan harus diperhatikan pada setiap tahapan perjalanan, mulai dari sebelum keberangkatan, selama perjalanan, hingga penumpang tiba di tujuan.
“Sudah tidak zamannya lagi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Karena itu, seluruh proses perlu terus dievaluasi. Kita harus memastikan sejak sebelum keberangkatan, misalnya saat naik kapal, pengalaman apa yang ingin dibangun. Lalu selama di perjalanan, layanan seperti apa yang harus dirasakan penumpang. Dan ketika tiba di tujuan, apa yang perlu dipastikan agar pengalaman tersebut tetap positif dan berkesan,” ujar Dony
Melalui pemetaan konektivitas tersebut, Danantara mendorong agar jaringan transportasi dan logistik BUMN dapat semakin terhubung dan berjalan lebih efisien.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat sinergi antar-BUMN dan menekan biaya logistik, sehingga pengembangan ekosistem transportasi nasional dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas menjadi maksimal 300 perusahaan hingga akhir 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari program streamlining untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan pelat merah.
Prabowo mengatakan, penataan BUMN dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah perusahaan pelat merah yang jauh lebih banyak dari perkiraannya. Bahkan, sejumlah BUMN memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Namun, setelah dilakukan penataan, pemerintah menemukan jumlahnya mencapai lebih dari seribu entitas.
“Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.
Prabowo menilai masih terdapat banyak BUMN yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Karena itu, pemerintah akan mempertahankan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.
“Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu,” ucapnya.
Prabowo kemudian mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Tapi saya dengan bangga hari ini saya mau laporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” jelas Prabowo. (dho/*)
