Bogor, Pelita Bogor
Kendati proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, tengah berlangsung, Bupati, Rudy Susmanto memilih tetap fokus bekerja untuk rakyat.
Bagi Rudy, pemerintah daerah tidak akan menghentikan agenda yang telah direncanakan. Terlebih, Pemkab Bogor hanya memiliki waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun untuk menyelesaikan berbagai agenda pembangunan.
Karenanya, ia pun meminta jajarannya tidak menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. “Tetap gas terus,” tegas Rudy, Senin (31/8/2026).
Rudy menyebut Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan, mulai dari jalan dan sekolah rusak, rumah tidak layak huni hingga kemiskinan.
Karena itu pula, ia menekankan seluruh program harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan dasar lainnya.
“Masyarakat menunggu langkah kita, masyarakat menunggu kiprah kita. Infrastruktur, program-program yang sudah teranggarkan dalam postur APBD tahun anggaran 2026, pastikan semuanya berjalan,” kata Rudy.
Ia bahkan menargetkan persoalan jalan dan sekolah rusak dapat dituntaskan secara bertahap pada 2027-2028, sebelum memasuki masa menjelang tahun politik 2029. “Bogor harus berubah, Bogornya harus maju. Tidak ada waktu lagi, momentum kita membangun tinggal 2027, 2028,” kata Rudy.
Sementara mengenai proses penyidikan, Rudy menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan memastikan Pemkab Bogor akan menghormati apa pun hasil proses hukum tersebut. Ia menegaskan Pemkab Bogor menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
Menurut Rudy, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen sehingga pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk, patuh terhadap segala kebijakan, segala langkah-langkah yang hari ini sedang ditempuh oleh aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Rudy mengakui proses hukum tersebut sempat menimbulkan keraguan di sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengambil langkah. Terlebih, menurut dia, proses KPK telah menyentuh sejumlah perangkat daerah.
Mulai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga Dinas Pendidikan.
Sementara itu, pengamat politik, Yusfitriadi mengapresiasi Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang berani muncul dihadapan publik dan memberikan pernyataan secara terbuka dihadapan awak media dalam merespon aktifitas KPK di lingkungan Pemkab Bogor.
“Respon Bupati ini yang ditunggu-tubggu oleh masyarakat termasuk awak media di Kabupaten Bogor. Selain untuk mengetahui keberadaan Bupati, juga untuk meminumalisir spekulasi publik dalam menterjemahkan informasi yang sangat beragam,” kata Yus, sapaannya dalam keterangan tertulis kepada Pelita Baru.
Selain itu, Yus menilai, sikap Rudy yang mau muncul dihadapan publik juga merupakan sifat ksatria, dimana Bupati Bogor sangat mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK dengan memastikan Pemkab Bogor akan membantu KPK dalam menyampaikan berbagaikan ketika dibutuhkan.
“Walaupun sampai saat ini KPK belum memberikan pernyataan secara resmi terkait informasi utuh kegiatannya yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir, namun spekulasi publik sudah sangat liar. Namun dengan kemunculannya di media menjawab ragam spelukulasi yang ada,” paparnya.
Yus juga menyoroti sikap Bupati Rudy yang memberikan jawaban atas informasi ternganggunya pelayanan Pemkab Bogor terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa hawatir atas berbagai pelayanan tersebut.
“Dengan pernyataan bupati tersebut saya berharap masyarakat tidak menduga-duga dan tidak berspekulasi, yang mengakibatkan keriuhan yang destruktif di tengah masyarakat, tentu saja sambil menunggu kepastian informasi dan kepastian hukum dari KPK,” paparnya.
“Yang pada akhirnya kita hormati apapun informasi dan kepastian hukum dari KPK. Namun demikian, kejadian ini diharapkan menjadi momentum Bupati Bogor dan jajarannya dalam menata Pemkab Bogor yang baik dan bersih. Selain itu sinergitas dengan semua stakeholder masyarakat harus menjadi kunci penting dalam mengharmonisasi untuk menata Kabupaten Bogor,” tambahnya seraya menandasi. (don)
