Jakarta, Pelita Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulihkan uang negara dengan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026.
Pelelangan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan aset negara sekaligus upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Aset yang dilelang sangat beragam, mulai dari barang konsumtif bernilai ratusan ribu rupiah hingga properti bernilai miliaran rupiah. Barang yang ditawarkan meliputi telepon genggam, mesin kopi, sepatu bermerek, kendaraan, alat berat, apartemen, hingga tanah dan bangunan.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan seluruh proses lelang dirancang terbuka agar dapat diawasi publik. Pada prinsipnya, transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap pelelangan barang rampasan KPK.
“Ini merupakan salah satu bentuk transparansi KPK dalam setiap pelaksanaan lelang. Tidak ada ceritanya KPK lelang sembunyi-sembunyi atau barangnya disembunyikan,” ujar Mungki dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, KPK telah membuka tahapan Aanwijzing atau pemeriksaan fisik barang sejak 11 Juni 2026. Melalui tahapan ini, calon peserta lelang dapat melihat langsung kondisi barang sebelum melakukan penawaran.
Untuk aset kendaraan bermotor, misalnya, peserta dapat memeriksa kondisi fisik, menyalakan mesin, hingga mengecek kelayakan kendaraan secara langsung. Pada pelelangan periode Juni 2026 ini, aset yang ditawarkan didominasi barang tidak bergerak.
Dari total 108 lot, sebanyak 76 lot merupakan aset properti yang terdiri atas 30 unit tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen dengan total nilai sekitar Rp308,4 miliar.
Sementara itu, 32 lot lainnya merupakan barang bergerak dengan total nilai lebih dari Rp2,6 miliar. Aset bergerak tersebut terdiri atas 16 kendaraan roda empat, satu kendaraan roda dua, serta empat lot alat berat dan alat konstruksi.
Selain itu, terdapat pula barang-barang bernilai ekonomis lainnya, seperti tiga unit telepon genggam merek Apple, empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu mesin kopi premium, perangkat face recognition access control terminal, hingga perangkat automatic intelligent disinfection.
Mungki menjelaskan seluruh barang yang dilelang telah melalui proses penilaian resmi oleh penilai pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan nilai limit setiap aset sesuai kondisi aktual dan harga pasar. “Semua barang yang dilelang telah melalui proses appraisal oleh penilai pemerintah, sehingga nilai limitnya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mungki.
KPK juga menegaskan pelelangan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi lelang negara, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat berpartisipasi secara lebih luas.
Pelaksanaan lelang menggandeng 11 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yakni Jakarta III, Tangerang I, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, dan Medan.
Melalui skema open bidding atau penawaran terbuka, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses lelang secara kompetitif. KPK menilai mekanisme ini tidak hanya memperkuat tata kelola pelelangan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.
Seluruh tahapan lelang akan diawasi langsung oleh pejabat lelang DJKN Kementerian Keuangan guna menjamin proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pelelangan ini, KPK menegaskan bahwa setiap aset hasil korupsi pada akhirnya akan dikembalikan kepada negara, sekaligus menjadi pesan kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh menyisakan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.
Terbaru, KPK kembali berhasil membongkar potret korupsi yang disebut semakin sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari dua operasi tangkap tangan (OTT) beruntun di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), KPK menemukan praktik rasuah yang berlangsung nyaris di seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari sebelum proyek direncanakan hingga upaya mengubah hasil audit negara.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dua perkara yang diungkap lembaganya menunjukkan adanya pola korupsi yang saling berkaitan dan membentuk mata rantai panjang.
“Dengan demikian, dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang sempurna, dari awal hingga akhir,” kata Budi.
Menurut Budi, perkara pertama terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperlihatkan praktik korupsi sudah dimulai bahkan sebelum proses perencanaan dan penganggaran resmi dilakukan.
KPK menemukan adanya pemberian uang dari pihak swasta kepada kepala daerah sebagai bentuk “uang tanam” untuk mengamankan proyek di masa mendatang. “Pihak swasta sengaja memberi uang tanam kepada bupati dengan motif menjaga hubungan baik,” ujar Budi.
Praktik tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk ijon proyek yang bertujuan memastikan perusahaan tertentu kembali memperoleh pekerjaan pemerintah. Akibatnya, penyimpangan tidak berhenti pada tahap awal, melainkan merembet ke seluruh proses pengelolaan anggaran.
“Dampak suap di fase paling awal ini memicu efek domino yang merusak tahapan-tahapan berikutnya,” terang Budi.
KPK memetakan sejumlah titik rawan yang muncul setelah adanya transaksi awal tersebut, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang direkayasa dan digelembungkan, pengurangan spesifikasi pekerjaan saat pelaksanaan proyek, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban agar tampak sesuai aturan.
Menurut Budi, rusaknya siklus pengelolaan keuangan daerah itu kemudian terkonfirmasi dalam OTT kedua yang menjerat sejumlah pihak terkait dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus tersebut bermula ketika auditor BPK menemukan kelebihan batas materialitas dalam postur anggaran Pemkab Muara Enim. Alih-alih menindaklanjuti temuan tersebut secara administratif, Bupati Muara Enim, Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus hasil audit melalui pihak swasta bernama Agusz Dewanggara alias Angga.
Dalam prosesnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, Abi Nurwardani diminta menyiapkan dana Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK.
“EDS meminta RSH mengurus hasil audit lewat perantara, yaitu AGG. Dalam prosesnya, RSH meminta ABN menemui AGG lewat MYN dan meminta ABN menyiapkan uang Rp1,6 miliar yang diambil dari 1 persen anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen anggaran pengadaan Pemkab Muara Enim untuk mengubah hasil audit BPK,” jelas Budi.
KPK menilai perkara tersebut menunjukkan bagaimana korupsi yang terjadi pada tahap awal pengelolaan anggaran akhirnya melahirkan praktik korupsi baru untuk menutupi penyimpangan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Ketika transaksional sudah masuk sejak awal, tahapan pengelolaan keuangan berikutnya berisiko melahirkan mata rantai korupsi baru guna menutupi penyimpangan sebelumnya,” ujar Budi.
Data penindakan KPK juga memperlihatkan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan paling subur bagi praktik korupsi. Hingga saat ini, tercatat 446 dari total 1.782 perkara yang ditangani KPK atau sekitar 25 persen berkaitan dengan PBJ.
“Angka tersebut menunjukkan sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan melalui suap, pengaturan proyek hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara dengan pihak swasta,” tutur Budi.
KPK juga menyoroti kondisi integritas di Pemkab Muara Enim. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025, skor Pemkab Muara Enim berada di angka 66,81 atau turun 3,50 poin dibanding tahun sebelumnya sehingga masuk kategori rentan.
Sementara hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 menunjukkan nilai pengadaan barang dan jasa hanya mencapai skor 74 atau berada dalam kategori waspada, lebih rendah di banding sektor perencanaan dan penganggaran.
Karena itu, KPK menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh agar praktik korupsi yang membelit seluruh siklus anggaran tidak terus berulang.
“KPK berharap hasil SPI dan MCSP menjadi instrumen pendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dan good governance bagi seluruh pemkab dan pemda, dengan membiasakan yang benar dan berhenti membenarkan penyimpangan yang dianggap biasa,” pungkas Budi. (fex/*)
