Jakarta, Pelita Baru
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti mengingatkan, demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kehilangan adab. Sebab, kebebasan berbicara merupakan hak penting dalam demokrasi, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan tanggung jawab moral.
Menurutnya, salah satu persoalan besar demokrasi modern adalah semakin terbukanya ruang berbicara tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kualitas percakapan publik.
“Semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern,” kata Azis kepada wartawan, Senin (22/6/2026).
Ia mengatakan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara demokrasi juga menghadapi persoalan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.
Namun, Azis menilai, Indonesia perlu lebih serius merenungkan kondisi ruang publiknya sendiri. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, tentu sah dan diperlukan. Ia juga menegaskan, demonstrasi, pengawasan media, suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari demokrasi.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya gejala ketika kritik berubah menjadi kemarahan yang tidak lagi berorientasi pada perbaikan. “Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” pungkas Aziz.
Dilain pihak, tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 45,21%. Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto dalam rilis survei terbaru di Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.
“Angka kepuasan ini didominasi oleh 44,23% responden yang menyatakan puas dan hanya 0,98% responden yang merasa sangat puas,” kata Ratno.
Di sisi lain, dipaparkan Ratno, terdapat sentimen negatif dan ambivalensi yang cukup tebal di tengah masyarakat, di mana 35,93% responden memilih bersikap ragu-ragu/netral.
Sementara itu, total publik yang menyatakan tidak puas mencapai 18,86%, dengan rincian 15,53% merasa tidak puas dan 3,33% merasa sangat tidak puas terhadap jalannya demokrasi saat ini.
Ratno menyampaikan, kepuasan pada demokrasi juga relevan dengan pandangan publik terkait dengan kebebasan berpendapat atau menyampaikan gagasan. Katanya, mayoritas responden menyatakan puas dengan total tingkat kepuasan mencapai 62,36%, yang terdiri dari 60% puas dan 2,36% sangat puas.
Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas mencapai 30,98%, terdiri dari 27,97% tidak puas dan 3,01% sangat tidak puas. “Adapun 6,67% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkasnya.
Survei dilaksanakan 26 Mei-1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden di 38 provinsi, menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. (din/*)
