Jakarta, Pelita Baru
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto disikapi DPP PDI Perjuangan. Partai berlambang moncong putih itu menilai, turunnya angka itu merupakan sinyal yang harus direspons secara serius oleh para pengambil kebijakan.
“Politik pemerintah, DPR, partai politik harus mendengarkan suara-suara publik, termasuk yang disampaikan melalui survei. Survei adalah instrumen kuantitatif dengan metodologi tertentu,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Diketahui, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sebanyak 37,9 persen publik menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk. Sedangkan 11,5 persen publik menyatakan sangat buruk. Jika ditotal, sebanyak 49,4 persen publik menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk atau sangat buruk.
Menurut Hasto, PDIP akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi internal dengan melengkapinya melalui analisis kualitatif bersama para pakar. “Hasil survei tersebut akan kami pakai, akan kami lengkapi dengan analisa kualitatif melalui berbagai FGD dengan para pakar, sehingga kami juga bisa merespons secara strategis terhadap hasil survei tersebut,” ujarnya.
Ia menilai, hasil survei juga dapat menjadi indikator untuk melihat apakah sedang terjadi perubahan dalam realitas politik dan sosial di tengah masyarakat. Meski demikian, Hasto berharap pemerintah tidak mengabaikan sinyal yang muncul dari berbagai survei.
Menurutnya, hasil survei harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. “Kami berharap agar ini bagian dari suatu kontrol publik, bagian dari checks and balances, di mana suara-suara itu harus didengarkan oleh pengambil kebijakan untuk melahirkan suatu koreksi agar keresahan-keresahan rakyat terhadap ekonomi itu dijawab dengan baik,” tuturnya.
Sebagai respons, Hasto menyebut PDIP akan mendorong berbagai program yang berpihak kepada masyarakat melalui anggota legislatif, kepala daerah dari PDIP, serta struktur partai. Fokusnya antara lain pada pengembangan program padat karya dan ekonomi kreatif.
“PDI Perjuangan akan melakukan hal-hal yang konkret melalui anggota legislatif kita, kepala daerah dari PDI Perjuangan, dan struktur partai agar mendorong program-program padat karya bagi rakyat dan ekonomi kreatif, di mana Ketua DPP dipimpin oleh Mas Prananda Prabowo,” jelasnya lagi.
Menurut Hasto, pengembangan ekonomi kreatif yang dipimpin Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo akan terus diperkuat melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan wisata desa, kuliner desa, serta pemberdayaan anak-anak muda yang produktif.
“Ekonomi kreatif ini yang juga didorong, diinisiasi oleh PDI Perjuangan melalui wisata desa, kuliner desa, dan mobilisasi anak-anak muda yang produktif,” pungkasnya.
Selain itu, DPP PDIP juga menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa perlakuan berbeda terhadap siapapun, termasuk aparat penegak hukum yang tersandung perkara hukum.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan suara masyarakat yang menyoroti proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, harus didengar.
“Ya, suara rakyat harus didengar. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, tidak boleh ada treatment yang berbeda. Kalau yang lain dikenakan rompi, borgol, harus diperlakukan sama,” kata Hasto.
Menurut dia, apabila terdapat perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum, hal itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi menimbulkan risiko sosial maupun politik.
“Sekiranya hal tersebut tidak dilakukan, ada ketidakadilan dalam hukum, maka bisa menciptakan risiko sosial dan politik,” ujarnya.
PDIP, lanjut Hasto, mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan tidak hanya dalam norma, tetapi juga dalam perlakuan selama proses hukum berlangsung, khususnya terhadap perkara korupsi, penyalahgunaan jabatan, maupun dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Kesamaan kedudukan dalam hukum itu juga kesamaan treatment di dalam proses menghadapi kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan dugaan terhadap tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.
Hasto juga menilai aparat penegak hukum yang terbukti melanggar hukum harus dijatuhi sanksi lebih berat karena memikul tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.
“Supaya ada efek-efek jera. Itu harus ditunjukkan dengan penuh kesungguhan. Karena tanggung jawab dari pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum yang melanggar hukum, itu konsekuensinya jauh, jauh lebih berat. Jangan sampai yang mencuri ayam itu harus mempertaruhkan nyawanya, dan kemudian ada ketidakadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pengawasan DPR terhadap penanganan perkara tersebut, Hasto menyatakan PDIP mendukung penuh pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
“Tentu. Demokrasi memerlukan pengawasan, checks and balances, termasuk dari DPR,” tegasnya.
Hasto mengingatkan, melemahnya kritik dan pengawasan terhadap lembaga negara dapat memicu krisis kepercayaan publik. Ia mengutip buku How Democracies Die yang menyebut bahwa pengabaian etika antarlembaga negara dan adanya intervensi terhadap institusi negara dapat menjadi benih lahirnya kerawanan politik, ekonomi, dan sosial.
“Ketika sistem politik tidak ada lagi kritik, ketika etika antarlembaga negara diabaikan, ketika ada intervensi antarlembaga negara, maka yang ada adalah benih-benih ketidakpercayaan dan kerawanan-kerawanan dalam sistem pemerintahan negara yang menciptakan risiko politik, ekonomi, dan sosial. Ini yang harus kita hindari karena kita adalah negara demokrasi, kita bukan negara otoriter,” pungkasnya. (fex/*)
