Jakarta, Pelita Baru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali meminta kepala daerah menekan belanja yang tidak perlu, terutama perjalanan dinas, agar anggaran bisa diarahkan ke program yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat ditanya soal langkah penghematan di tengah pembahasan kebijakan WFH dan efisiensi penggunaan energi. Menurut Tito, dorongan penghematan anggaran sebenarnya sudah lama disampaikan kepada kepala daerah.
“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran,” kata Mendagri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menyebut pos yang perlu ditekan salah satunya adalah perjalanan dinas yang tidak mendesak. “Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang prorakyat,” ujarnya.
Tito juga membuka kemungkinan penggunaan mekanisme seperti saat pandemi Covid-19 bila skema WFH diberlakukan kembali. Saat itu, pegawai diwajibkan absen daring, menyalakan telepon genggam, dan membuka GPS agar benar-benar bekerja dari rumah.
Menurut Tito, mekanisme SIMPEG atau Sistem Administrasi Pegawai yang dipakai saat pandemi bisa kembali digunakan untuk mengawasi pegawai yang WFH, antara lain lewat absensi daring dan pelacakan lokasi.
Di sisi lain, Tito memastikan isu pemotongan gaji menteri dan anggota DPR tidak dibahas dalam rapat. “Nggak, nggak dibahas,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan Pelita Baru, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendukung sepenuhnya upaya percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam upaya menghadapi krisis energi.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh media, ekonom, dan lainnya di Hambalang pada 17 Maret lalu.
“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi,” kata Eddy dalam rilisnya dikutip Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah semakin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global.
Eddy Soeparno menjelaskan, ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene, dan produk lainnya menyebabkan kita berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana kita alami hari ini.
“Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan, dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya,” lanjut Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3–5 kali lebih mahal dibandingkan batubara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung “toxic”.
“Memang ada beberapa jenis kegiatan yang mutlak membutuhkan minyak mentah dan gas sebagai bahan bakar, seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Di samping itu ada industri pupuk, petrokimia, besi baja, farmasi yang membutuhkan migas sebagai bahan baku, sehingga kebutuhan migas kita ke depannya tetap akan signifikan,”
“Namun untuk sektor-sektor di mana kita bisa mengurangi pemanfaatan energi fosil, apalagi yang dipasok melalui impor, sudah sepatutnya kita lakukan transisi energi dengan cepat,” lanjutnya.
Terakhir, Waketum PAN ini juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi.
“Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan,”
“Selain itu percepatan revisi UU Migas perlu diprioritaskan mengingat urgensi peningkatan lifting migas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutupnya. (dho/*)
