Medan, pelitabaru.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan 98 kota di Indonesia memiliki peran strategis sebagai tulang punggung dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Menurut Hanif, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal dan mencari nafkah di wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan sistem ketahanan pangan berjalan secara berkelanjutan.
“Kita memiliki 98 kota yang tentu merupakan simpul yang tidak sederhana untuk kemudian menjadikannya salah satu tulang punggung pertama dalam pembangunan ketahanan pangan. Kita tahu persis ketahanan pangan tidak terlepas dari produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan,” ujar Hanif.
Hanif menjelaskan, penguatan ketahanan pangan di daerah tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan program atau proyek semata. Menurutnya, setiap pemerintah kota harus mulai membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh agar mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan rantai pasok global.
Ia mencontohkan konflik di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu distribusi pangan sebagai bukti bahwa setiap daerah harus memiliki ketahanan pangan lokal yang kuat.
“Selama ini pendekatan keprograman, keproyekan mestinya sudah kita cukupi. Kita segera membangun sistem yang tangguh di dalam ketahanan pangan kita. Memperkuat ketahanan-ketahanan lokal itu menjadi keniscayaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif berharap Rakernas APEKSI mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang nantinya akan dibawa kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai bahan tindak lanjut pemerintah pusat.
Terkait insentif bagi pemerintah daerah, Hanif mengatakan manfaatnya akan terlihat ketika sistem ketahanan pangan mampu menjamin distribusi, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan dari sektor hulu, mulai dari penetapan harga pembelian pemerintah untuk beras dan jagung, subsidi pupuk, hingga penguatan distribusi dan penyimpanan hasil panen.
“Ketahanan pangan itu tidak bisa dibayar dengan cerita, tapi memang harus ada biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun itu. Mahal harganya, iya. Tetapi ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini,” katanya.(honk*)
