Jakarta, Pelita Baru
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan tidak akan menyetorkan memastikan dividen Rp120 triliun yang sebelumnya diwacanakan masuk ke kas negara.
Hal ini diungkap Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di sela acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset negara akan kembali diinvestasikan untuk mengembangkan aset dan investasi. Dony menjelaskan, dana hasil pengelolaan aset tersebut ditempatkan melalui dua entitas, yakni Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM).
“Kan memang Danantara itu dividennya diinvestasikan. Kan memang demikian, Makanya ada DAM dan DIM. Dividen itu diinvestasikan oleh Pak Pandu,” kata Dony.
Menurut Dony, Danantara memang dibentuk untuk mengelola aset sekaligus menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh. Karena itu, dividen yang dihasilkan tidak serta-merta harus disetorkan ke kas negara. Ia menjelaskan, pemerintah memiliki dua instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara.
“Ada yang dibiayai oleh APBN yang tadi, yang basic Intrastructure, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada yang di Danantara. Pada dasarnya dua duanya (milik) negara,” katanya.
Keuntungan dari aset yang dikelola Danantara selanjutnya diputar kembali untuk meningkatkan nilai aset dan memperluas investasi. “Dua-duanya menjadi engine of growth,” kata Dony.
Dengan demikian, meski keuntungan tidak disetorkan langsung ke kas negara, Dony menegaskan pengelolaan dana tersebut tetap merupakan bagian dari pengelolaan aset milik negara. “Danantara itu 100 persen punya negara, bukan punya orang lain,” pungkasnya
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan keuntungan BPI Danantara sebesar Rp 120 triliun tidak akan masuk dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Suahasil menegaskan, dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN 2026, pemerintah tidak memasukkan penerimaan yang berasal dari dividen atau keuntungan Danantara. “Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara,” ujar Suahasil kepada awak media di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Ia juga memastikan Dividen atau keuntungan Danantara juga tidak masuk dalam penyusunan APBN 2027. Pemerintah tidak menjadikan dividen Danantara sebagai sumber penerimaan dalam rancangan anggaran tahun depan. “Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara,” katanya.
Sebelumnya, isu setoran sebagian keuntungan Danantara ke APBN dibeberkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta sebagian keuntungan Danantara dapat disetorkan ke APBN pada tahun ini.
Nilai yang disebut mencapai Rp 120 triliun. Namun, seriring dengan perkembangan terbaru, Suahasil menekankan bahwa kontribusi Danantara terhadap perekonomian tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disetorkan kepada negara.
Menurutnya, dividen atau keuntungan yang paling penting dari Danantara justru berasal dari aktivitas investasi dan proyek yang dijalankan lembaga tersebut.
“Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan,” jelasnya.
Suahasil mengatakan, berbagai agenda kerja dan proyek Danantara nantinya diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Mulai dari menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, hingga menarik investasi swasta.
“Nanti akan disampaikan oleh Pak Doni (COO Danantara) apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suahasil berharap Danantara dapat mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di masyarakat. Danantara juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui pengembangan berbagai proyek strategis dan membangun kerjasama dengan swasta.
“Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkoneksikan dengan investasi dari pihak swasta,” jelas Suahasil.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah melihat keberadaan Danantara bukan sekadar sebagai sumber penerimaan negara melalui setoran keuntungan. Aktivitas investasi dan pengelolaan aset Danantara diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. “Dan kemudian menyejahterakan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (dho/*)
