Jakarta, Pelita Baru
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah), Aminullah Siagian mendesak, aparat kepolisian mengusut aktor intelektual di balik penyebaran konten hoaks demo Agustus yang berpotensi memicu kegaduhan public.
Menurutnya, kepolisian harus menelusuri secara tuntas dugaan aliran dana Rp220 juta dari salah satu lembaga yang telah terungkap dalam penyidikan di Polda Metro Jaya.
“Karena ada lembaga yang pesan konten dan adanya bukti uang Rp220 juta dari salah satu lembaga yang telah diungkap Polda Metro, maka lembaga dan aliran dananya harus diusut. Pihak pendana agar ditangkap karena menimbulkan keresahan publik di tengah ekonomi yang sedang bergolak akibat situasi geopolitik global,” ujar Aminullah dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Aminullah mengapresiasi keandalan aparat kepolisian dalam menangkap para pembuat konten di lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya penuntasan kasus hingga ke hulu agar tidak berhenti pada pelaku teknis saja.
“Penangkapan para pembuat konten di lapangan adalah langkah yang sangat baik. Kini fokus berikutnya adalah membongkar siapa dalang utama, pemesan, dan pendananya secara transparan, profesional, dan berdasarkan fakta hukum,” tegasnya.
Guna mengusut tuntas indikasi transaksi tersebut, Aminullah mendorong penyidik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelusuran aliran dana dinilai menjadi kunci untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memanfaatkan ruang digital demi memicu kegaduhan.
“Ruang digital harus menjadi tempat yang sehat dan produktif, bukan sarana menyebarkan fitnah, provokasi, maupun berita bohong,” tuturnya.
Di sisi lain, Aminullah mengimbau seluruh kader GP Al Washliyah untuk aktif mengedukasi masyarakat terkait literasi digital, menyaring informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan konten provokatif kepada pihak berwenang.
Ia juga menyatakan optimismenya terhadap kinerja Kapolri dan jajaran Polda Metro Jaya dalam membongkar perkara ini secara terbuka dan tuntas. “Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menjaga persatuan bangsa serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” demikian Aminullah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan kondisi politik dan keamanan nasional hingga saat ini tetap aman, stabil, dan terkendali meskipun dinamika global terus berkembang.
Pemerintah bersama TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan serta mengajak masyarakat tidak mudah mempercayai informasi palsu yang beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala BIN Muhammad Herindra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menko Polkam mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Berbagai langkah antisipatif dilakukan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
“Situasi di dalam negeri sangat mantap dan seluruh perkembangan masih berada dalam kendali kita bersama. Pemerintah terus memperhitungkan perkembangan global dan berupaya agar dampaknya tidak terlalu mengganggu program kerja pemerintah maupun kehidupan masyarakat,” ujar Djamari.
Ia menegaskan, kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.
Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial kerap tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Informasi yang berisi hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai justru memicu keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat. “Kondisi masyarakat kita tidak seperti yang digambarkan di media sosial. Aktivitas masyarakat di Jakarta maupun daerah berjalan seperti biasa, aman dan kondusif. Jangan sampai masyarakat dibuat khawatir oleh informasi yang tidak benar,” katanya.
Menko Polkam menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan karena merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Stabilitas tersebut menjadi fondasi agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh program yang diharapkan masyarakat berjalan dengan baik. Semua itu sangat bergantung pada kondisi keamanan dan stabilitas nasional yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran konten yang menyesatkan hanya akan memecah persatuan serta memengaruhi optimisme masyarakat terhadap kondisi bangsa.
“Mari kita jaga ruang digital kita. Jangan menyebarkan konten yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berita bohong, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hanya akan mempolusi pikiran masyarakat dan merugikan kehidupan berbangsa,” ujar Djamari Chaniago.
Lebih lanjut, Djamari menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur pidana. Aparat penegak hukum akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kalau sudah masuk kategori pelanggaran pidana, tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kami akan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menko Polkam berharap media massa dapat terus berperan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menilai peran pers sangat penting dalam menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global. (din)
