Kab Bogor, Pelita Baru
Kabupaten Bogor, resmi memiliki peraturan daerah (Perda) Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Perda tersebut disahkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam rapat paripurna pada awal November 2026 lalu.
Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, mengakui dan melindungi eksistensi atau keberadaan masyarakat adat.
Wakil Bupati Jaro Ade, kepada awak media, mengatakan, Perda ini menjadi bukti, jika Pemerintah Kabupaten Bogor mengakui eksistensi masyarakat adat yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Dengan adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Pemerintah Kabupaten Bogor tentunya memiliki dasar dan alasan kuat untuk membantu keberlangsungan adat, budaya dan lain-lainnya yang telah lama hidup di lingkungan masyarakat adat,” kata Jaro Ade dikutip Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mengusulkan Perda terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ia menilai, keragaman budaya di Kabupaten Bogor merupakan potensi besar yang harus dijaga dan dikembangkan.
“Bogor memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan akulturasi budaya yang kuat. Ini menjadi kekayaan yang harus kita rawat bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk masyarakat.
“Kekuatan terbesar kita adalah dukungan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun Kabupaten Bogor ke depan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, merupakan usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) atas nama Nurodin atau Jaro Peloy, sehingga Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat murni inisiatif dari DPRD. (cky/*)
