Jakarta, Pelita Baru
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2026 diharapkan bukan sekedar prestise belaka, melainkan peluang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi global.
Pernyataan itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang berharap, status yang kini diemban Indonesia menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah politik luar negeri Indonesia yang selama ini menganut prinsip bebas dan aktif.
“Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave dikutip dikutip, Senin (12/1/2026).
Lebih lanjut, Dave juga menekankan bahwa di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia, Indonesia dituntut mampu memainkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel. Prinsip bebas aktif, kata Dave, harus diwujudkan dalam sikap dan kebijakan konkret, bukan sekadar slogan diplomasi.
“Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Lebih jauh, Dave menyebut posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuka ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang seimbang sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat internasional.
“Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambungnya.
Dave berharap Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk memperkuat dialog antarnegara dan mendorong kerja sama multilateral yang lebih konstruktif.
“Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuhnya.
Karena itu, sebagai bentuk dukungan, politikus Fraksi Partai Golkar itu menegaskan Komisi I DPR RI akan memastikan setiap langkah diplomasi pemerintah tetap berpijak pada kepentingan nasional dan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, serta penghormatan HAM.
“Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkap Dave.
Ia juga menyampaikan bahwa DPR, khususnya Komisi I, akan terus melakukan dialog dan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri pemerintah selama masa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi kebijakan.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya. (din/*)
