Jakarta, Pelita Baru
Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menuai sorotan. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja ikut angkat bicara soal isu ini.
Menurutnya, mekanisme Pilkada lewat DPRD bisa dilaksanakan secara demokratis. “Yang jelas itu secara demokratis, jadi bisa melalui DPRD bisa pula melalui langsung, ya tergantung pembuat undang-undang,” kata Bagja di Makassar, Senin (12/1/2026).
Dia menjelaskan, pihaknya sebagai badan pengawas tentunya akan menjalankan keputusan apapun yang telah disepakati dan tentunya berdasarkan aturan yang berlaku. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang,” ujarnya.
Berbeda dengan Rahmat, Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menilai usulan Pilkada lewat DPRD tak memberi keuntungan bagi rakyat. Menurutnya, pemilihan lewat DPRD justru mengabaikan hak warga untuk menentukan pemimpin secara langsung.
“Saya kira kalau untungnya buat masyarakat ya itu enggak ada sama sekali ya. Untungnya ketika Pilkada itu diselenggarakan tidak langsung gitu ya. Dan ruginya tentu banyak sekali,” kata Kahfi dikutip dari Liputan6.
Kerugian pertama adalah runtuhnya demokrasi lokal. Dia menegaskan, pemilihan langsung kepala daerah merupakan hasil perjuangan panjang dan capaian penting sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005.
“Demokrasi lokal kita bisa hancur. Padahal itu bagian dari konsolidasi demokrasi yang diperjuangkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di daerah,” ujarnya.
Kerugian kedua, suara rakyat berisiko terpinggirkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kahfi menegaskan, meskipun DPRD dipilih oleh masyarakat, belum tentu wakil-wakilnya benar-benar mewakili kepentingan publik.
“Banyak kebijakan daerah yang tak berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah ditentukan DPRD, suara masyarakat makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa masalah dalam Pilkada, seperti populisme dan politik dinasti, tak serta-merta hilang jika pemilihan langsung dihapus. Menurut Kahfi, menghapus Pilkada langsung tidak akan menyelesaikan masalah mahalnya biaya politik.
Sebaliknya, praktik politik uang justru berpotensi berpindah ke anggota DPRD. “Kalau dalam Pilkada langsung saja muncul banyak kandidasi bayangan, apalagi kalau kepala daerah dipilih DPRD. Money politic bisa bergeser, bukan hilang,” ujarnya.
Dia menilai wacana penghapusan Pilkada langsung justru menghindari inti persoalan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem, bukan penghilangan hak pilih rakyat.
Survey Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas warga mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya sebagian kecil warga yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang ramai diwacanakan Partai Politik.
Dalam survei Kompas, responden disuguhkan pertanyaan mengenai sistem pilkada yang cocok di Indonesia. Hasilnya, 77,3 persen responden ingin pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara yang memilih kepala daerah lewat DPRD hanya 5,6 persen. Sebanyak 15,2 persen responden menilai kedua sistem sama saja. Dan 1,9 persen responden memilih tidak tahu.
Responden juga diberi pertanyaan mengenai alasan mereka memilih sistem tersebut. Sebanyak 46,2 persen responden mengaku alasan memilih sistem pilkada langsung karena demokrasi dan partisipasi. Sebanyak 35,5 persen responden memilih pilkada langsung dengan alasan atas nama kualitas pemimpin. Sebanyak 7 persen responden beralasan transparansi.
Survei digelar pada 8-11 Desember 2025. Survei dilakukan dengan cara telepon. Jumlah responden 510 orang dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih. Responden survei dipilih acak dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error Litbang Kompas ini kurang lebih 4,24 persen.
Sementara itu, PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resminya terkait wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. “Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok,” kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab saat jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Meski begitu, Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurut dia, putri dari proklamator Bung Karno itu bingung mengapa demokrasi bak senam poco-poco.
“’Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?’ Saya sebagai generasi muda yang agak lupa tuh Senam Poco-Poco kayak gimana, semalam saya cek di YouTube gitu ya, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri,” jelas dia.
Syaeful menegaskan, bagi Megawati dan PDI Perjuangan, demokrasi harus maju ke depan. Menurutnya, wacana Pilkada lewat DPRD menjadi momentum untuk mengevaluasi arah demokrasi ke depan, langsung atau tidak langsung.
“Itu adalah momentum ini demokrasi mau dibuat kayak Senam Poco-Poco? Maju mundur maju mundur? Kita penginnya demokrasinya itu maju mengedepankan kedaulatan rakyat dan mengedepankan aspirasi masyarakat,” tutupnya. (zie/*)
