Jakarta, Pelita Baru
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online dimasukkan secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset guna memperkuat efektivitas penyitaan uang hasil kejahatan.
Safaruddin mengungkapkan ketimpangan tajam yang kerap terjadi antara data nilai transaksi judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan jumlah nominal aset yang berhasil disita penegak hukum. Menurutnya, perputaran dana judi online menyentuh angka triliunan rupiah, namun nilai akhir yang berhasil disita negara seringkali berkuantitas jauh lebih kecil.
“Saya sependapat masalah judi online ini memang harus masuk Pak, supaya nanti lebih efektif. PPATK itu kan memberikan data yang cukup besar nilainya, tapi ketika penyitaan, ya itu tinggal hanya sekian miliar itu,” tegas Safaruddin dikutip Kamis (23/9/2026).
Safaruddin menilai bahwa ketiadaan aturan spesifik mengenai perampasan aset judi online memicu bocornya dana masyarakat kecil dan pegawai berpenghasilan rendah yang mengalir ke pihak tak bertanggung jawab.
Dengan adanya RUU ini, ia berharap status uang hasil kejahatan yang sering dianggap ‘tidak bertuan’ dapat langsung dirampas demi mengembalikan kerugian ekonomi publik.
“Gajinya rendahan itu yang ikut judi luar biasa jumlahnya triliun, tapi yang disitanya miliar. Mudah-mudahan nanti kalau memang ini undang-undang perampasan aset ini bisa dilakukan langkah-langkah perampasan aset, walaupun itu uang tidak bertuan,” tuturnya.
Selain judi online, Safaruddin juga menumpahkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan barang sitaan yang mengalami penyusutan nilai secara tidak wajar selama proses persidangan berlangsung. Ia mendorong agar sistem lelang barang sitaan dipercepat atau dikelola oleh lembaga independen khusus agar nilainya tidak terdegradasi drastis.
Pada kesemapatan ini, Safaruddin juga menyatakan dukungannya agar tindak pidana judi online dimasukkan secara tegas ke dalam cakupan RUU Perampasan Aset agar penegakan hukum bisa jauh lebih efektif.
Safarudin mengungkapkan aparat penegak hukum bersama PPATK kerap menemukan nilai transaksi judi online yang fantastis hingga triliunan rupiah, tetapi nominal yang berhasil disita dan dikembalikan ke negara relatif sangat kecil karena aset tersebut kerap tidak bertuan.
“Dan ini sebetulnya uang-uang rakyat kecil, dan kadang-kadang pegawai-pegawai yang gajinya rendah kan itu yang ikut judi online, luar biasa jumlahnya, triliunan, tapi yang disitanya miliaran. Itu saya sependapat dengan Bapak, mudah-mudahan ini judi online nanti dimasukkan,” ujar Safaruddin.
Adapun terkait dengan pemulihan aset lintas negara (asset recovery), Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai PPATK yang bertindak sebagai intelijen keuangan memerlukan sinergi eksekusi yang kuat dengan NCB Interpol Polri guna melakukan langkah-langkah penyitaan antarnegara.
“Sebetulnya PPATK itu juga ada kerja sama antar negara. Cuma memang PPATK ini kan intelijen keuangan, untuk eksekusinya tidak bisa, hanya memberikan informasi. Tapi kan untuk eksekusinya mungkin mohon pendapat ini, Pak. Itu NCB, Interpol Polri yang kerjasama dengan negara-negara juga untuk melakukan langkah-langkah penyitaan, kerja sama. Itu eksekusinya nanti di Interpol Polri. Itu saran saya, apakah Bapak setuju atau tidak,” tandasnya. (fex)
