Jakarta, Pelita Baru
Hari ini, Kamis (12/11/2026), nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia akan ditentukan dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI.
Hal ini tak lepas dari penandatangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR menghormati dan menindaklanjuti usulan HMP itu. Salah satunya adalah dengan membawa usulan HMP itu ke Rapat Paripurna DPR, hari ini.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 huruf C, Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ,” kata Saan.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, berkata usulan HMP itu berkaitan dengan legitimasi posisi wapres pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah Gibran.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli.
Fraksi PKS menilai bahwa Gibran telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya terkait syarat sebagai wakil presiden. “Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001,” kata Mardani Ali Sera.
Sedengakan, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat itu berkata, polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku wakil presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres,” kata Khozin.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Titi Anggraini menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda. Menurut Titi, pemakzulan harus melalui proses yang lebih panjang karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk pengambilan Keputusan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sementara itu, pengunduran diri wakil presiden melalui mekanisme yang lebih singkat. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR harus menggelar sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari dari dua orang calon yang diusulkan oleh presiden.
“Presiden mengusulkan dua orang calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang. Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan, lalu MPR memilih salah satu berdasarkan suara terbanyak,” terang Titi.
Di antara mekanisme pemakzulan maupun pengunduran diri tersebut, pakar hukum tata negara Titi Anggraini menyebut jika mengundurkan diri adalah langkah yang lebih baik diambil Gibran secara etika maupun pembelajaran politik.
“Ini juga menjadi pembelajaran bagi pilpres kita ke depan ya terlalu banyak kontroversi yang melibatkan istilahnya itu politisasi hukum dan pengadilan. Semua masalah ini tidak bisa dilepaskan dari adanya putusan MK nomor 90 yang harus diakui memaksakan pencalonan (Gibran) secara kurang demokratis,” kata Titi. (fuz/*)
