Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto ingin menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan oleh tersangka Jenderal LSP dan sejumlah petinggi Polri lain. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan usai dipanggil langsung kepala negara ke kediaman Presiden untuk membahas situasi terkini setelah kasus penyadapan pekan lalu.
“Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia,” ujar Syahganda, dilansir dari metrotvnews.com, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu atas penyadapan tersebut. Pemerintah juga sudah mengumumkan tindakan itu mengarah ke makar.
Syahganda juga menyampaikan hubungan Presiden dan kelompok yang dekat dengan LSP ikut terganggu akibat kasus penyadapan ini. Menurut dia, kasus itu bukan persoalan hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden dan keamanan negara. Apalagi, Presiden adalah simbol negara.
Syahganda mengatakan Presiden sudah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, dan pejabat lain.
Lembaga itu tidak harus masuk tim hukum yang dibentuk Polri, tetapi punya kemampuan intelijen melacak apakah isi percakapan yang disadap terkait kekuatan politik yang ada selama ini. “Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang,” tutur Syahganda.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa terhadap para terduga pelaku kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Meskipun berstatus sebagai jenderal bintang empat aktif, Listyo Sigit tetap akan menjalani proses penegakan etik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tiga tersangka lainnya.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu tersangka dalam kasus tersebut, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dalam persidangan itu, Ahrie dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Polri menegaskan proses penegakan etik tidak berhenti pada Ahrie. Tiga tersangka lainnya juga dipastikan akan menghadapi sidang serupa, termasuk Listyo Sigit. Pernyataan tersebut disampaikan Isir saat menjawab pertanyaan mengenai mekanisme sidang etik terhadap Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir.
Terkait susunan majelis yang akan mengadili Listyo Sigit, Isir menyebut penentuannya menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. “Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Isir kemudian menjelaskan bahwa pembentukan majelis sidang etik mempertimbangkan pangkat terduga pelanggar. Sebagai contoh, sidang etik terhadap Ahrie yang berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat komisaris jenderal atau bintang tiga.
Mekanisme serupa akan menjadi acuan dalam menentukan susunan majelis untuk memeriksa Listyo Sigit. Namun, rincian komposisinya masih menunggu keputusan Kapolri.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir. (fex/*)
