Jakarta, Pelita Baru
Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan sekaligus memastikan adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Pasalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN, baik untuk menjaga pasokan listrik agar bertahan dalam jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa di masa mendatang.
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Sebelumnya, Ateng pernah memperingatkan soal adanya kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan sebesar 154 juta ton dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 Juni 2026 lau.
Secara tegas, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara antisipatif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Oleh karena itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong ESDM dan PLN memastikan kecukupan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik serta melakukan langkah mitigasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pada jangka menengah, dirinya menilai penguatan tata kelola pasokan batubara dan energi primer lainnya harus menjadi perhatian agar kebutuhan pembangkit listrik dapat dipenuhi secara lebih terencana supaya tidak menimbulkan kerentanan terhadap sistem kelistrikan nasional.
Secara jangka panjang, ia mendorong adanya strategi ketahanan energi yang lebih komprehensif melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta pengurangan ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi tertentu.
“Masyarakat tentu berharap ESDM dan PLN tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis agar keandalan pasokan listrik nasional semakin kuat dan risiko gangguan serupa dapat diminimalkan,” kata Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang.
Terakhir, Ateng menegaskan, keterbukaan mengenai kondisi pasokan energi dan langkah perbaikannya merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Baginya, keandalan listrik bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.
Sementara itu, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa. Dalam video yang diunggah di media sosial, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah gangguan pasokan batubara berkalori menengah (medium range coal), serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik mitra perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP).
PLN bersama dukungan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) melakukan percepatan pemulihan, termasuk mempercepat proses kontrak dan penyaluran pasokan batubara kepada pembangkit di Pulau Jawa.
Mengakhiri pernyataannya, PLN akan memastikan proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali berjalan optimal.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengapresiasi kerja keras petugas PT PLN (Persero) yang terus berupaya memulihkan jaringan dan memastikan pasokan listrik kembali normal, ia tetap mengingatkan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem ketenagalistrikan dan tata kelola pelayanan publik di sektor energi.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait dampak gangguan listrik terhadap aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga usaha kecil dan menengah. Isu ini menjadi sorotannya lantaran listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menopang produktivitas ekonomi daerah.
“Kami memahami bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keandalan sistem kelistrikan, baik karena pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang bersifat darurat. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan penyelenggara layanan publik memastikan sistem yang semakin andal, responsif, dan mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat ketika gangguan terjadi,” ujar Meitri melalui rilis yang disampaikan.
Lebih lanjut, Politisi PKS tersebut menilai bahwa peningkatan keandalan sistem harus menjadi prioritas yang sejalan dengan besarnya dukungan anggaran negara kepada sektor ketenagalistrikan.
Berdasarkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM, subsidi listrik pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp100,83 triliun dan diproyeksikan meningkat di kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada RAPBN 2027.
Selain itu, anggaran di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kelistrikan nasional, dimana pagu indikatif pada direktorat ini untuk Tahun Anggaran 2027 tercatat cukup masif, yakni mencapai Rp10,46 triliun.
“Dengan komitmen anggaran yang sangat besar tersebut, masyarakat tentu berharap hadirnya sistem ketenagalistrikan yang semakin tangguh, mampu mengantisipasi lonjakan beban maupun gangguan jaringan, serta memiliki kecepatan pemulihan yang lebih baik ketika terjadi gangguan,” imbuhnya.
Selain aspek teknis, Meitri juga memberikan perhatian khusus terhadap pola komunikasi publik PLN kepada pelanggan. Sebab, salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat kepada dirinya ialah minimnya informasi awal ketika terjadi gangguan maupun pemeliharaan jaringan.
“Banyak pelaku usaha, layanan publik, dan masyarakat yang membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian ketika terjadi gangguan listrik. Karena itu, sistem notifikasi dini harus diperkuat. Apabila terdapat pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan, pelanggan perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat melakukan langkah antisipasi,” tegas Meitri.
Sebagai anggota Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan ketenagalistrikan nasional.
Evaluasi menyeluruh, tegasnya, perlu dilakukan untuk memastikan penyebab gangguan, efektivitas langkah mitigasi, serta kesiapan sistem menghadapi potensi gangguan serupa di masa mendatang.
Tidak hanya itu saja, Meitri mendorong optimalisasi peran Dewan Energi Nasional (DEN) dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Baginya, DEN memiliki mandat penting dalam melakukan pemantauan kondisi energi nasional serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait antisipasi dan penanganan potensi krisis energi.
“Insiden yang terjadi di Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu memastikan bahwa mekanisme mitigasi risiko, koordinasi antarlembaga, dan sistem respons darurat energi dapat berjalan lebih efektif sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” jelasnya.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, Meitri menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, meningkatkan alokasi dan efektivitas program perawatan preventif jaringan transmisi maupun distribusi untuk meminimalkan potensi gangguan. Kedua, mempercepat implementasi teknologi kelistrikan cerdas (smart grid) guna mempercepat identifikasi dan penanganan titik gangguan. Ketiga, memperkuat transparansi melalui pelaporan berkala mengenai tingkat keandalan sistem kelistrikan di berbagai wilayah.
Terakhir berupa mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PLN Mobile, layanan SMS Blast, WhatsApp Blast, dan kanal media sosial sebagai sistem peringatan dini kepada pelanggan. “Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga listrik yang andal. Bagi rumah tangga, pelaku UMKM, sektor jasa, hingga industri, setiap gangguan pasokan listrik berpotensi menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi. Peningkatan keandalan sistem harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Meitri menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan anggaran sektor energi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk sektor ketenagalistrikan bermuara pada pelayanan yang semakin baik. Tujuan akhirnya sederhana, yaitu menghadirkan listrik yang stabil, andal, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (din)
