Jakarta, Pelita Baru
Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk memberikan kejutan spesial kepada masyarakat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Permintaan itu diungkap Presiden Prabowo Subianto saat menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
“Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat sebagai wujud semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam pernyataan tertulis.
Di Istana, Panglima TNI beserta jajaran melaporkan perkembangan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Empat program strategis menjadi fokus pembahasan, yakni progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia, program listrik masuk desa khususnya di kawasan terluar, serta pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak dalam rangka memeriahkan HUT Ke-81 RI.
Melalui berbagai program itu, TNI diharapkan semakin memperkuat perannya, tidak hanya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
“Mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutup Teddy
Sementara itu, antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terlihat sangat tinggi.
Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan (war ticket) yang dibuka pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/8/2026).
Mensesneg menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perebutan undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat, menurutnya, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,” ujarnya.
Seiring tingginya jumlah pendaftar, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” tutur Menteri Pras.
Mensesneg pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat dapat dilakukan melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan kondisi politik dan keamanan nasional hingga saat ini tetap aman, stabil, dan terkendali meskipun dinamika global terus berkembang.
Pemerintah bersama TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan serta mengajak masyarakat tidak mudah mempercayai informasi palsu yang beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala BIN Muhammad Herindra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menko Polkam mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Berbagai langkah antisipatif dilakukan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
“Situasi di dalam negeri sangat mantap dan seluruh perkembangan masih berada dalam kendali kita bersama. Pemerintah terus memperhitungkan perkembangan global dan berupaya agar dampaknya tidak terlalu mengganggu program kerja pemerintah maupun kehidupan masyarakat,” ujar Djamari.
Ia menegaskan, kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.
Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial kerap tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Informasi yang berisi hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai justru memicu keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat. “Kondisi masyarakat kita tidak seperti yang digambarkan di media sosial. Aktivitas masyarakat di Jakarta maupun daerah berjalan seperti biasa, aman dan kondusif. Jangan sampai masyarakat dibuat khawatir oleh informasi yang tidak benar,” katanya.
Menko Polkam menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan karena merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Stabilitas tersebut menjadi fondasi agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh program yang diharapkan masyarakat berjalan dengan baik. Semua itu sangat bergantung pada kondisi keamanan dan stabilitas nasional yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, penyebaran konten yang menyesatkan hanya akan memecah persatuan serta memengaruhi optimisme masyarakat terhadap kondisi bangsa.
“Mari kita jaga ruang digital kita. Jangan menyebarkan konten yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berita bohong, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hanya akan mempolusi pikiran masyarakat dan merugikan kehidupan berbangsa,” ujar Djamari Chaniago.
Lebih lanjut, Djamari menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur pidana. Aparat penegak hukum akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kalau sudah masuk kategori pelanggaran pidana, tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kami akan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menko Polkam berharap media massa dapat terus berperan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menilai peran pers sangat penting dalam menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global. (fuz)
