Banjarnegara, pelitabaru.com – Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh program pembangunan, tetapi juga oleh kualitas hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
Sinergi kedua lembaga tersebut dinilai perlu dibangun secara menyeluruh, tidak berhenti pada hubungan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PD GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara, Arief Ferdianto, mengatakan sinergi pemerintahan harus tercermin dalam kerja seluruh unsur eksekutif dan legislatif, termasuk para anggota DPRD sebagai representasi masyarakat.
Menurut Arief, hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan pimpinan DPRD memang penting untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, keselarasan tersebut tidak akan cukup apabila tidak diikuti keterbukaan dan komunikasi yang baik dari seluruh anggota legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat.
“Sinergi itu jangan hanya dimaknai sebagai kekompakan antara kepala daerah dengan ketua DPRD. Seluruh anggota legislatif juga memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi dengan para OPD dan masyarakat, mendengar aspirasi dan menerima masukan,” ujar Arief kepada awak media, Sabtu (26/9/2026).
Ia menilai, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi rakyat, DPRD perlu memastikan suara masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengambilan kebijakan.
Arief juga mengingatkan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kewibawaan lembaga maupun pejabat publik.
Menurut dia, keterbukaan terhadap kritik justru merupakan bagian dari proses demokrasi dan mekanisme kontrol sosial yang sehat.
“Kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Masukan juga jangan dipandang sebagai bentuk perlawanan. Justru dari kritik dan masukan itulah kebijakan bisa diuji, diperbaiki, dan disempurnakan agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Arief menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif bukan berarti kedua lembaga harus selalu memiliki pandangan yang sama.
Perbedaan pendapat, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi sepanjang disampaikan secara konstruktif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sinergi bukan berarti harus selalu sepakat. Sinergi adalah kemampuan untuk tetap bekerja bersama meskipun terdapat perbedaan pandangan,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat publik dan wakil rakyat dapat membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Sikap rendah hati, kesediaan mendengar, serta kemampuan menerima kritik dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjarak dengan kebutuhan warga.
“Menjadi wakil rakyat bukan sekadar memiliki posisi di dalam lembaga, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memahami suara masyarakat yang diwakilinya. Mau mendengar bukan berarti kehilangan kewibawaan. Menerima kritik bukan berarti kehilangan kehormatan,” tutur Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang terlihat kompak, tetapi juga penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja secara proporsional, terbuka terhadap pengawasan, dan dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, semakin tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan maupun lembaga perwakilan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mendengar dan melayani masyarakat,” kata Arief.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pencegahan korupsi dan pengawasan sosial, GNPK RI Banjarnegara sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal penggunaan anggaran negara dan daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Arief menambahkan, pembangunan daerah akan lebih kuat apabila seluruh pemangku kepentingan antara pemerintah, DPRD, OPD, masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati.
“Yang dibutuhkan daerah bukan sekadar kekompakan di antara elite, tetapi kolaborasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (dho)
