Jakarta, Pelita Baru
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi.
“Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif. Kehadiran akademisi dari lima universitas ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan melalui beragam perspektif akademik, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Bahtra saat memimpin RDPU Komisi II dengan akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat, di ruang rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan pondasi utama bagi konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional.
Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, hukum, serta pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
Menurutnya, kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai persoalan krusial dalam dua kali penyelenggaraan Pemilu, yakni pada 2019 dan 2024, yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan Pemilu secara komprehensif, baik sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian norma-norma yang masih tumpang tindih, maupun pengisian kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu.
“Regulasi Pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi,” demikian disampaikan Bahtra.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pemilu. Di antaranya sistem Pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode konversi suara menjadi kursi, serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Kami berharap RDPU ini menjadi ruang dialog substantif untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas,”tambahnya.
Sebelumnya,k Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif. Selain mengawasi setiap tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik.
Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (1/11/2026), Fauzan menyampaikan bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu perlu dilakukan dengan mengimbau masyarakat serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai potensi pelanggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Fauzan.
Lebih lanjut legislator Dapil NTB II itu mengatakan, politik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu.
Dalam konteks tersebut, Fauzan menekankan pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tujuannya, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu” ujarnya seraya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyinggung pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya strategis memperkuat demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik atas dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” ujar Fauzan. (dho/*)
