Bogor, Pelita Baru
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor segera memanggil manajemen PT Puri Wahid Pratama, selaku pengelola Cibinong City Mall (CCM). Pemanggilan ini tak lepas dari temuan limbah yang diduga dibuang langsung ke saluran drainase.
“Kami sudah melakukan cek ke lapangan dan akan dipanggil oleh bidang terkait dalam minggu ini, mas,” kata Kepala DLH Kabupaten Bogor, Teuku Mulya kepada Pelita Baru, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut dikatakan Teuku Mulya lagi, pemanggilan ini berdasarkan hasil inspeksi ke lapangan berdasarkan laporan masyarakat terkait limbah yang diduga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga dan aktivitas sehari-hari.
“Hasil uji lab outlet SPT 2 pada bulan Oktober 2026 yang dimiliki PT Puri Wahid Pratama, menunjukkan hasil bahwa kadar parameter TSS, pH, BOD, dan CODɓ melebihi baku mutu,” kata Teuku Mulya lagi.
Terlepas dari polemik yang ada, yang pasti langkah DLH Kabupaten Bogor selaras dengan upaya Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam upaya memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Seperti yang dilakukan Rudy saat memberikan teguran keras kepada 23 perusahaan yang terindikasi memiliki ketidaksesuaian dalam pengelolaan air limbah sehingga membuat Sungai Cileungsi tercemar pada September 2026 lalu.
Rudy Susmanto menegaskan, langkah Pemkab Bogor bukan untuk menghentikan kegiatan produksi perusahaan. Pemerintah daerah justru ingin kegiatan usaha tetap berjalan dan perekonomian terus bergerak, namun harus dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Yang kami lakukan bukan menghentikan produksi. Yang kita hentikan adalah pencemarannya. Kami mendukung dunia usaha dan ingin ekonomi tetap bergerak, tetapi pengelolaan lingkungan juga harus kita jaga bersama,” tegas Rudy.
Karena itu pula, kata Rudy, Pemkab Bogor memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan yang telah diberikan surat untuk melakukan pembenahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor juga menyiapkan pendampingan tanpa biaya untuk membantu perusahaan memperbaiki instalasi pengolahan air limbah sesuai ketentuan.
“Kami datang sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga, dan sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bogor. Kita berikan waktu untuk berbenah bersama. Kalau membutuhkan pendampingan, Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendampingi dan memfasilitasi,” ungkapnya.
Menurutnya, terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah daerah, Pemkab Bogor akan melakukan langkah sesuai kewenangannya.
Sementara terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, Pemkab Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya.
“Karena pada saat kami akan memberikan sanksi perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional maupun perusahaan nasional, perizinan-perizinannya tidak berada di kewenangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan meminta bantuan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan tahapan langkah-langkah berikutnya,” jelasnya.
Rudy juga mengatakan, pemerintah tetap mendorong aktivitas ekonomi berjalan, namun harus diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup. “Karena itu, mari kita jaga bersama agar Sungai Cileungsi kembali bersih, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rudy.
Ia menegaskan, seluruh langkah yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan pembinaan dan perbaikan, namun proses penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan juga akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti. “Kita ingin ekonomi tetap bergerak dan tidak ada masyarakat satupun yang dirugikan,” tandas Rudy. (duan/*)
