Jakarta, Pelita Baru
Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), guna mendorong gencatan senjata, menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil hingga memperluas akses bantuan kemanusiaan.
Hal ini diungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela seraya mengumumkan, Indonesia bersama sejumlah negara Muslim mengumumkan persetujuannya untuk bergabung dengan dewan yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri pada Hari Kamis, (22/1/2026).
Dijabarkan, Mulachela mengatakan, tujuan Indonesia bergabung dengan dewan tersebut adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil hingga memperluas akses bantuan kemanusiaan.
“Ini mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” jelas Nabyl dalam keterangan pers daring Kemlu RI.
Nabyl menekankan, tujuan Indonesia bergabung adalah untuk mendukung proses yang di-endorse Dewan Keamanan PBB, mendukung kemerdekaan Palestina, Two State Solution, berdasarkan hukum internasional dan resolusi di PBB.
“Jadi (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif yang di-endorse juga di Dewan Keamanan PBB,” tegas Nabyl.
“Mengenai gulirannya, ini tentu kita lakukan sebagai upaya ikhtiar bersama mencapai tujuan yang sama, sejalan dengan prinsip yang kita kedepankan selama ini, mendukung kemerdekaan Palestina, Two State Solution,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin masing-masing negara oleh Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, dalam pernyataan bersama.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin masing-masing negara oleh Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
“Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara,” lanjutnya.
Lebih jauh disebutkan, para diplomat utama tersebut “menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.”
Para menteri luar negeri “menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.”
Diketahui, Presiden Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Jalur Gaza yang diketuainya dalam unggahan di Truth Social, sebagai bagian dari upaya perdamaian di wilayah kantong Palestina itu.
Gedung Putih telah menghubungi berbagai tokoh di seluruh dunia untuk duduk dalam apa yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang diketuai oleh Presiden AS, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters.
Sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima tawaran dari AS untuk bergabung dengan dewan tersebut, yang diharapkan mulai bekerja selama fase kedua rencana perdamaian. Israel termasuk negara yang sudah menyatakan kesediannya bergabung dengan dewan.
Mengutip The Associated Press, dewan yang diketuai Trump itu awalnya dirancang untuk diisi kelompok kecil pemimpin dunia yang mengawasi rencana gencatan senjata Gaza.
Namun ambisi Trump berkembang menjadi konsep yang lebih luas, dengan mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan mengisyaratkan bahwa mereka akan segera menjadi penengah konflik di Gaza dan global.
Sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima tawaran dari AS untuk bergabung dengan dewan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah negara dilaporkan masih menunggu kejelasan mengenai dewan tersebut dari Amerika Serikat, menyoroti perannya yang meluas tidak hanya di Jalur Gaza, serta terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dewan tersebut akan diketuai seumur hidup oleh Trump dan akan mulai dengan menangani konflik Gaza dan kemudian diperluas untuk menangani konflik lainnya, menurut salinan surat dan draf piagam yang dilihat oleh Reuters.
Dokumen tersebut menyatakan “perdamaian yang langgeng membutuhkan penilaian pragmatis, solusi yang masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang terlalu sering gagal”.
Ditambahkan, bahwa ada “kebutuhan akan badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif”.
Dalam Poin 2 Resolusi DK PBB 2803 disebutkan, pembentukan Dewan Perdamaian ditujukan sebagai pemerintahan transisi dengan kepribadian hukum internasional yang akan menetapkan kerangka kerja, mengkoordinasikan pendanaan, untuk pembanguunan kembali Gaza sesuai Rencana Komprehensif dan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, sampai Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya.
“Ini (persetujuan gabung Dewan Perdamaian) murni berdasarkan mandat kemanusiaan, komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sejalan dengan Piagam PBB dan politik (luar negeri) Indonesia yang bebas aktif,” tandas Nabyl. (dho/*)
