Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, serta defisit yang terkendali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
Secara keseluruhan APBN 2026 tetap berperan sebagai peredam gejolak (shock absorber) sekaligus penggerak perekonomian. “Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp54,6 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.
Dalam periode yang sama pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun. “Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun ini menunjukan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Menkeu Purbaya.
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.
Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen. “Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.
Di sisi belanja, realisasi hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp55,8 triliun dan belanja non-K/L Rp76,1 triliun. “Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujar Purbaya.
Selain kinerja netto, penerimaan pajak secara bruto juga menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, pajak bruto tercatat Rp170,3 triliun, tumbuh 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp159,1 triliun. Perbaikan penerimaan pajak turut ditopang oleh pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi berhasil ditekan signifikan, turun 23,0 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto. “Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai yaitu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPnBM,” ucap Suahasil.
Selain PPN dan PPnBM, penerimaan PPh Badan tercatat sebesar Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. Sementara PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat Rp26 triliun atau turun 11 persen. Pada sisi lain, kelompok pajak lainnya menunjukkan lonjakan signifikan hingga Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,11 persen secara year-on-year di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi global yang stagnan di kisaran 3 persen pada 2025.
Menurut Menko Airlangga, angka pertumbuhan global tersebut merujuk pada proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan OECD untuk tahun 2025. Bahkan pada 2026, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sedikit menurun di kisaran 2,9 persen hingga 3,1 persen. Dari sisi perdagangan global, pertumbuhan juga diperkirakan stagnan dan bahkan turun ke level 2,4 persen.
“Di tengah berbagai tantangan global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year mencapai 5,11 persen,” ujar Airlangga Hartarto dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98 persen. Kondisi ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas masyarakat akibat momentum hari besar Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada kuartal IV-2025. “Untuk pertama kalinya, pada kuartal IV dan kuartal I terjadi momentum hari besar keagamaan secara berturut-turut,” ujar Airlangga.
Pada kuartal I-2026, lanjutnya, terdapat momentum Idul Fitri yang secara historis selalu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini.
Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi organisasi lembaga kemasyarakatan juga tumbuh tinggi sebesar 5,13 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kegiatan sosial serta kebijakan penanganan bencana yang responsif.
Dari sisi investasi, pertumbuhan tercatat signifikan sebesar 5,09 persen. Sementara itu, belanja modal pemerintah melonjak 44,2 persen. Airlangga berharap pada kuartal pertama, belanja tersebut dapat terus digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk memperkuat momentum pertumbuhan.
Belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi turut berperan menjaga permintaan domestik serta menjadi peredam (shock absorber) terhadap risiko perlambatan ekonomi. Secara khusus pada kuartal IV, belanja pemerintah tumbuh 4,55 persen.
Kinerja sektor eksternal juga menunjukkan tren positif. Ekspor tumbuh 7,03 persen, didukung oleh peningkatan nilai dan volume ekspor. Sektor pariwisata turut berkontribusi dengan kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 10 persen sepanjang tahun 2025.
Dari sisi sektoral, pertanian tumbuh 5,03 persen, ditopang oleh produksi yang mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Industri pengolahan mencatat pertumbuhan 5,3 persen berkat kuatnya permintaan domestik, kinerja ekspor yang baik, serta penguatan hilirisasi.
Sektor transportasi, pergudangan, serta akomodasi dan makan-minum tumbuh di atas 7 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas wisata. Sepanjang 2025, wisatawan Nusantara tumbuh 17,55 persen dibandingkan 2024.
Pertumbuhan ekonomi juga diiringi oleh perbaikan indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, sementara rasio gini membaik di level 0,36. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,74 persen, dengan tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang sebagai hasil realisasi investasi. “Ini menunjukkan pemerataan kesejahteraan yang terus meningkat,” kata Menko Airlangga.
Ia menegaskan bahwa momentum ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah(RKP) 2026, yakni kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan potensi mencapai 5,6 persen. Sektor prioritas yang akan menjadi penggerak utama antara lain pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi.
Implementasi program prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, serta program pembangunan 3 juta rumah, diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas, mendorong akselerasi produktivitas, serta menjadi penggerak utama pembiayaan non-APBN, termasuk melalui Danantara Indonesia. (din)
