Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah menyederhanakan berbagai aturan dan proses perizinan agar iklim investasi semakin sehat serta mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif.
Langkah ini dilakukan dalam upaya mempercepat tiga agenda strategis guna memperkuat kembali kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan optimisme di kalangan pelaku ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.
“Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang menurut pendapat kami itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepercayaan kepada pelaku pelaku ekonomi, yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, fokus pertama yang mendapat perhatian Presiden adalah deregulasi. Pemerintah diminta terus menyederhanakan berbagai aturan dan proses perizinan agar iklim investasi semakin sehat serta mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif.
Kemudahan izin usaha dinilai menjadi faktor penting untuk menarik investasi baru sekaligus memperluas aktivitas ekonomi nasional.
“Bapak presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” kata Prasetyo.
Selain deregulasi, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor tersebut karena berkaitan langsung dengan kinerja ekspor-impor serta daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
“Kira berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita,” jelas Prasetyo.
Di samping dua agenda tersebut, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sebagai fondasi utama dunia usaha. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat, pelaku pasar, dan pelaku ekonomi untuk bersama-sama menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
“Mari bergandengan tangan kita bekerja sama, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo juga sudah menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan perkembangan terbaru investasi nasional kepada publik secara terbuka.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden menerima laporan dari Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Menurut Teddy, laporan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investor global untuk menanamkan modal pada berbagai sektor strategis nasional.
“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kondisi investasi nasional.
Kepala Negara menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berbasis data mengenai perkembangan investasi serta prospek perekonomian Indonesia.
“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” kata Teddy. (fuz/*)
