Jakarta, Pelita Baru
Situasi global saat ini tak bisa dipungkiri sangat rawan. Peperangan terjadi dibanyak wilayah. Ekonomi pun terdampak. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Indonesia tidak panik. Menurut Prabowo, Indonesia harus lebih sadar, waspada, dan arif dalam membaca keadaan dunia.
“Tidak ada gunanya kita panik, tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta saat menerima Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan pengurus Kadin seluruh Indonesia, pekan lalu.
Menurut Prabowo, negara yang kaya sumber daya alam selalu menjadi sasaran kepentingan pihak lain. “Orang atau negara yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran,” ujarnya.
Prabowo lalu menarik sejarah ke masa Nusantara. Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa asing datang karena mencari rempah-rempah dan kayu. Rempah dibutuhkan untuk mengawetkan makanan saat kapal berlayar jauh. Kayu Nusantara juga dicari karena cocok untuk membangun kapal laut. “Selalu masalahnya itu komoditas,” kata Prabowo.
Ia mengatakan pola itu tidak berhenti pada masa lalu. Prabowo mencontohkan konflik di Timur Tengah yang berkaitan dengan minyak, gas, dan mineral. Menurut Prabowo, negara atau kawasan yang memiliki kekayaan alam besar kerap menjadi arena perebutan pengaruh.
Prabowo kemudian menyinggung politik pecah belah. Ia mengatakan divide et impera bukan hanya istilah dalam buku sejarah.
“Divide et impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah. Itu nyata. Nyata. Divide et impera nyata,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan peringatan itu disampaikan karena gejolak yang ia sebut sedang terjadi di depan mata. Karena itu, ia meminta elite ekonomi, termasuk dunia usaha, menjaga kerja sama dan tidak mudah terseret pertikaian.
Sementara itu, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah merespons rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Indonesia International Financial Center (IIFC). Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo mempercepat pembentukan IIFC menunjukkan adanya kesadaran bahwa Indonesia harus memiliki instrumen baru untuk menarik arus investasi global di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Sebab, kata Amir, modal populasi lebih dari 280 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, posisi geografis strategis di jalur perdagangan internasional, serta stabilitas politik yang relatif baik, belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai magnet investasi internasional.
Investor global tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga menghitung risiko hukum, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, transparansi birokrasi, serta stabilitas keamanan.
“Modal internasional selalu bergerak menuju wilayah yang memberikan kepastian. Karena itu, keberhasilan IIFC sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang dibangun sejak awal,” kata Amir.
Menurutnya, perubahan lanskap ekonomi dunia pascapandemi, konflik geopolitik, hingga perang dagang telah mendorong investor mencari pusat keuangan alternatif yang lebih stabil.
“Dalam perspektif geopolitik, dunia sedang mengalami redistribusi investasi. Banyak perusahaan internasional mulai melakukan diversifikasi lokasi investasi agar tidak bergantung pada satu kawasan. Ini peluang besar bagi Indonesia,” kata Amir.
Ia menilai Bali memiliki nilai strategis sebagai lokasi utama IIFC karena telah dikenal sebagai destinasi internasional dengan konektivitas global yang kuat. Namun Amir memahami keputusan pemerintah memulai operasional dari Jakarta sebagai langkah transisi yang realistis.
“Jakarta sudah memiliki ekosistem perbankan, pasar modal, regulator, dan jaringan lembaga keuangan. Sementara Bali dapat dipersiapkan menjadi kawasan keuangan internasional dengan karakter global dalam beberapa tahun ke depan,” pungkas Amir. (fuz/*)
