Jakarta, Pelita Baru
Ditengah konflik global yang makin komplek, kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengintensifkan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat dinilai sebagai langkah jitu.
Hal itu dikatakan mantan Menteri Keuangan Dr. H. Fuad Bawazier saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk “Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Presiden: Reshuffle dan Efisiensi Kabinet Gemoy” di Jakarta, pada Minggu (2/8/2026) kemarin.
“Karena rakyat sudah terlalu lama menderita, maka Presiden Prabowo kini memprioritaskan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan ekonomi kerakyatan agar kekayaan bangsa tidak dikuasai oleh kepentingan asing maupun kelompok tertentu,” ujar Fuad.
Lebih lanjut, Fuad juga menilai, langkah Prabowo ini juga tak lepas dari persoalan bangsa Indonesia sangat kompleks. Namun, menurutnya, keinginan rakyat sesungguhnya sederhana, yakni memperoleh kehidupan yang aman, sejahtera, dan menyenangkan.
Ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang baik. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut masih rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga justru dapat merugikan pelaku usaha kecil dan warung-warung milik masyarakat.
Fuad membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi yang mampu mencapai kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam secara efektif. “Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh lebih beragam, tetapi karena salah urus dan praktik KKN, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Panel Survei Indonesia (PSI) merilis Hasil Survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam periode 21 bulan pemerintahan mereka berdua.
Survei ini dilakukan untuk menggambarkan Penilaian/Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran dalam 21 bulan masa pemerintahan mereka atau jelang dua tahun, Khususnya pada aspek program Makan Bergizi Gratis (MBG), BPJS Kesehatan, Efisiensi Anggaran, Sekolah Rakyat, Bansos BLT, Stabilitas dan ketersediaan Sembako yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hasil survei menunjukkan Bahwa sebesar 80,4 Persen masyarakat menyatakan Puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama 21 bulan memimpin negeri ini, Sementara sebesar 16,7 Persen menyatakan Tidak Puas, Dan ada 2,9 Persen Tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif Panel Survei Indonesia (PSI), Djusman H Umar, mengatakan tingginya persepsi kepuasan masyarakat dalam survei PSI kali ini menunjukkan Bahwa mayoritas masyarakat sebagai responden mengetahui dan merasakan manfaat dari Program prioritas serta kepercayaan terhadap kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka.
“Publik melihat adanya komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat dan membantu kehidupan masyarakat, menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako di tengah ketidakpastian global. Terutama dalam program prioritas yakni MBG, Sekolah Rakyat, Bansos/BLT, BPJS KesehatAN ” ujar Djusman Umar kepada awak media Selasa, (4/8/2026).
Salah satu faktor yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan responden atau masyarakat adalah konsentrasi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengamanan sosial bagi rakyat seluas mungkin pada program-program prioritas pemerintah.
Dari mulai pengetahuan dan kebermanfaatan publik saat adanya program program tersebut yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, BPJS Kesehatan, Bansos/BLT, Efisiensi Anggaran hingga stabilitas harga dan ketersediaan Sembako.
Program MBG Penilaian Responden antara lain, 98,3 % responden Tahu Tentang adanya program ini. 1,7 % responden Tidak tahu Tentang program ini.
Kemudian terkait kebermanfaatan program MBG ini para responden memberikan persepsinya, sebanyak 73,2 % responden ingin program MBG ini terus dilanjutkan. Ada sebanyak 20,8 % responden ingin program MBG ini dihentikan. Dan ada 6 % responden memilih Tidak memberikan jawabannya.
Program BPJS Kesehatan Penilaian Responden antara lain, 96,8 % responden Tahu tentang adanya program ini. 3,2 % responden Tidak tahu tentang program ini. Lalu dengan semua manfaat yang dirasakan khalayak ramai pada BPJS Kesehatan.
Respon publiknya atas program BPJS Kesehatan ini, sebanyak 87,4 % responden ingin program ini terus dilanjutkan. Ada sebanyak 10,4 % responden ingin program ini dihentikan/dibubarkan. Dan ada 2,2 % responden memilih Tidak memberikan jawabannya.
Terkait, program efisiensi anggaran persepsi responden antara lain, sebanyak 71,8 % responden Tahu tentang adanya program ini. 28,2 % responden Tidak tahu tentang program ini.
Ketika pemahaman soal efisiensi anggaran sudah ada pada masyarakat, Berikut penilaian Masyarakat/Responden atas kesesuaian tujuan dari program efisiensi anggaran ini, sebanyak 76,1 % responden menilai Efisiensi anggaran sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian, sebanyak 21,9 % responden berpendapat program efisiensi anggaran belum sesuai harapan tujuannya. Dan ada 2 % responden memilih Tidak memberikan jawabannya.
PSI menyimpulkan Bahwa tingkat kepuasan masyarakat selama hamper dua tahun (21 Bulan) terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka berada pada level yang tinggi, yaitu sebesar 80,4 Persen.
Kepuasan tersebut terutama dipengaruhi oleh, meluasnya dan pahamnya pengetahuan public/masyarakat terhadap program-program sosial prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran selama hampir dua tahun (21 bulan) ini.
Kebermanfaatan program sosial prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran sangat dirasakan oleh masyarakat bahkan diharap untuk dilanjutkan dan atau dipertahankan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), BPJS Kesehatan, Sekolah Rakyat, Bansos BLT.
Ketersediaan sembako dan kestabilan harga sembako menjadi factor yang menjadi garis bawah tegas keberpihakn pemerintah dalam menjaga dinamika ekonomi rakyat.
Efisiensi Anggaran meski sudah diketahui masyarakat namun kesesuaian dari efisiensi harus jadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran, Sehingga efisiensi bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Meski belum masuk tahun dan tahapan pemilu, Namun publik bisa menangkap persepsi dan penilaian atas semua kinerja Lembaga negara, kabinet bahkan atensi terhadap profil profil calon pemimpin dari sisi figur maupun Parpol. (fuz/*)
