Bogor, Pelita Baru
Dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menuntaskan pembentukan 435 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berbadan hukum.
Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Pemkab Bogor juga menjalankan berbagai program penguatan kelembagaan, mulai dari pembenahan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi koperasi dan UMKM, hingga perluasan akses pasar.
Hal itu dipastikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana seraya mengatakan, pembentukan koperasi tersebut merupakan bagian dari penguatan ekosistem koperasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan.
“Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor kini telah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat,” katanya, Selasa (4/8/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan percepatan dilakukan karena program KDKMP merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang harus didukung dengan langkah cepat dan kolaboratif.
“Kalau ini sudah menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, maka seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat. Cara berpikir kita harus progresif dan berorientasi pada solusi,” kata Ajat, belum lama ini.
Karena itu, sesuai arahan Bupati Rudy Susmanto, kata Ajat, untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemkab Bogor menerapkan pola kerja intensif melalui pembentukan satgas percepatan. Bahkan, Dinas Koperasi dan UKM diminta berkantor langsung di satgas agar evaluasi dapat dilakukan setiap hari.
“Kita harus bekerja dengan pola tektokan, cepat, langsung menyelesaikan masalah. Kalau pola kerjanya masih biasa-biasa saja, saya yakin program ini tidak akan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Ajat meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan tidak lagi terjebak pada pola pikir “bukan tupoksi saya” dalam menangani persoalan KDKMP. Menurut dia, seluruh kendala harus diselesaikan secara bersama-sama melalui koordinasi lintas instansi karena KDKMP merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan langkah progresif.
“Seluruh persoalan harus diselesaikan bersama. Ini bukan lagi soal tugas masing-masing, tetapi tanggung jawab bersama agar target bisa tercapai,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Rudy Susmanto menegaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau pemerintah pusat punya kebijakan, maka pemerintah daerah harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Karena inilah bentuk nyata kehidupan berbangsa,” tegas Bupati Rudy belum lama ini.
Bupati juga menyampaikan bahwa program KDMP telah melalui kajian matang, dan akan diperkuat dalam rencana peningkatan alokasi dana desa tahun 2026 dengan komponen pembiayaan untuk koperasi desa.
Bahkan, Pemkab Bogor juga menyiapkan pendataan aset daerah dan desa sebagai dasar pengembangan program, termasuk pemanfaatan lahan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan koperasi dan ekonomi rakyat.
Melalui surat edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, terdapat tiga langkah utama. Membentuk koperasi di desa yang belum memiliki, Mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan Menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif.
Bupati Rudy mengajak seluruh kepala desa, camat, dan perangkat daerah untuk berkolaborasi, membina, dan mempercepat pembentukan KDMP di masing-masing wilayah. Ia juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih aktif turun ke lapangan mendampingi proses pembentukan koperasi.
“Kita ingin Koperasi Desa Merah Putih ini segera terwujud di setiap desa dan kelurahan. Karena melalui koperasi inilah kemandirian ekonomi masyarakat bisa dibangun secara berkelanjutan,” ujar Bupati Rudy.
Sementara itu, dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan sektor perikanan, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.
Menurutnya, koperasi akan dilengkapi berbagai layanan strategis mulai dari layanan keuangan, distribusi logistik, penyaluran subsidi, hingga sarana pengangkutan hasil pertanian.
“Koperasi punya truk sendiri dan pikap sendiri, sehingga petani tidak bergantung kepada pihak lain,” ujar Prabowo. (duan/*)
