Jakarta, Pelita Baru
Komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi bukan sekedar omon-omon belaka. Buktinya, kepala negara meminta roadmap pemberantasan korupsi dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Hal ini diakui Samad usai menghadiri acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/2/2026). Ia mengaku diundang Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.
“(Dihubungi) Pak Menhan,” kata Abraham kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Disana, ia juga mengaku diminta Sjafrie untuk membuat roadmap atau rancangan rencana perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Sebab, IPK Indonesia pada 2024 terbilang cukup rendah yaitu 37. “Saya sebelumnya diminta oleh Menhan buat Rodmap sebelum Pertemuan itu untk dismpaikan ke Presiden,” ujar Abraham.
Dalam pertemuan dengan Prabowo itu, Abraham mengaku memberikan masukan agar Indonesia mengubah strategi pemberantasan korupsi, yaitu dengan menjalankan amanah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“Kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention against Corruption (UNCAC), itu dia mensyaratkan kalau IPK mau naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption,” kata Samad.
“Selain judicial corruption, ada empat lagi: foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery,” tambah dia.
Lebih lanjut, Abraham menegaskan kepada Prabowo agar tidak hanya bicara untuk memperbaiki IPK Indonesia ke depan. “Makanya saya sudah sampaikan bahwa kita harus fokus ke lima hal tadi, ya dan tidak boleh omon-omon, saya sampaikan begitu, harus serius gitu ya, harus dikonkretkan dalam implementasi di lapangan,” tegas Abraham.
Menurut dia, pihak lain yang juga menghadiri pertemuan tersebut mengusulkan dilakukannya reformasi Kepolisian secara total dengan mengganti Kapolri. “Mereka mengatakan bahwa reformasi Kepolisian tanpa mengganti pucuk pimpinan Polri itu sama saja dengan reformasi yang setengah hati,” tandas Abraham.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku meminta Presiden Prabowo Subianto agar 57 mantan pegawai dikembalikan ke KPK. Sebab, dia menilai 57 mantan pegawai KPK itu dikeluarkan dari lembaga antirasuah melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) abal-abal.
Awalnya, Abraham menjelaskan bahwa lembaga antikorupsi di dunia seharusnya bersifat independen. Pernyataan itu merujuk pada ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Namun di Indonesia, KPK justru menjadi lembaga di bawah eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. “Dia nggak boleh berada di bawah rumpun eksekutif, dia harus independen agar supaya dia terbebas dari intervensi seperti sekarang ini,” kata Samad.
Untuk itu, dia meminta agar UU KPK dikembalikan sebagaimana aturan sebelum UU Nomor 19 tahun 2019. Sebab, UU KPK baru memberikan syarat TWK yang dianggap abal-abal. “Menurut saya, TWK itu adalah TWK abal-abal. Kenapa saya katakan TWK abal-abal? Karena soalnya tidak mencerminkan menggali kemampuan seseorang tentang wawasan kebangsaan mereka,” ujarnya.
“Sehingga saya boleh katakan itu tes abal-abal, akal-akalan hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas di KPK. Itu tegas saya katakan,” tandas dia.
Diketahu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadinya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian menuturkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.
Meski demikian, dalam praktiknya, Presiden Prabowo mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Ia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerja sama.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.
“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.
Selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.
“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.
“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.
Penegakan hukum yang tegas memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing. (fuz/*)
