Jakarta, Pelita Baru
Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukan sekadar statistik angka hasil survei, tapi harus dijawab dan dibuktikan melalui kerja nyata. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, Minggu (4/1/2026).
Menurut Politisi NasDem ini, reformasi Polri harus berjalan seimbang antara peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penegakan disiplin internal. Pasalnya, tanpa ketegasan terhadap pelanggaran, citra positif yang dibangun Polri akan mudah runtuh.
Dia menilai, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. Karena itu, dia berharap Polri terus melanjutkan agenda reformasi kelembagaan, memperkuat profesionalisme, serta menjaga netralitas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Tantangan ke depan tidak ringan, tetapi dengan konsistensi reformasi dan ketegasan dalam penegakan aturan, Polri akan semakin kuat sebagai institusi yang dipercaya masyarakat,” kata Rudianto dikutip dari VOI.
Terkait hasil survey, Rudianto menegaskan bahwa tren positif kepercayaan publik terhadap lembaga Polri bukan sekadar statistik angka hasil survei, tapi harus dijawab dan dibuktikan melalui kerja nyata.
Capaian tersebut merupakan indikator bahwa reformasi yang dijalankan Polri mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. “Hasil survei ini tidak datang begitu saja. Ini buah dari kerja keras personel Polri di lapangan, sekaligus komitmen pimpinan dalam mendorong profesionalisme dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut dia, penegakan kode etik di internal Polri sangat penting. Ketika anggota yang melanggar lalu ditindak tegas, akan menunjukkan kesungguhan institusi untuk bersih dan berbenah. “Ini justru memperkuat kepercayaan publik,” sambung Rudianto.
“Tantangan ke depan tidak ringan, tetapi dengan konsistensi reformasi dan ketegasan dalam penegakan aturan, Polri akan semakin kuat sebagai institusi yang dipercaya masyarakat,” tambah Rudianto.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang terus meningkat.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri yang didukung partisipasi aktif masyarakat.
Dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat profesionalisme dan integritas institusi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Security and Armed Forces Studies (CISA), Herry Mendrofa, menilai berbagai perubahan tersebut patut diapresiasi karena mampu meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut Herry, dalam beberapa tahun terakhir Polri menunjukkan perubahan signifikan dalam pelayanan publik, penguatan integritas, dan modernisasi sistem kerja. Ia menilai langkah Kapolri membawa Polri lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat posisi kepolisian sebagai representasi supremasi sipil dalam demokrasi.
“Transformasi yang dilakukan Kapolri telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Ini bukti keseriusan Polri membangun budaya kerja yang profesional dan modern,” ujar Herry Mendrofa di Jakarta.
Salah satu langkah besar yang dilakukan Kapolri adalah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri pada September 2025 yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah. Tim ini dibentuk untuk memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas institusi.
Modernisasi pelayanan publik juga menjadi fokus utama, di antaranya penerapan layanan SIM dan SKCK online, tilang elektronik, serta kanal pengaduan berbasis teknologi.
Upaya ini dinilai semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan Polri sekaligus mengurangi praktik penyimpangan di lapangan.
Selain itu, penguatan internal dilakukan melalui kegiatan Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara yang dipimpin langsung Kapolri. Tradisi ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen moral dan integritas anggota Polri.
Di bidang penegakan hukum, Polri mencatat capaian besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang 2025 dengan mengungkap 49.306 kasus, menangkap 65.572 tersangka, dan menyita lebih dari 214 ton berbagai jenis narkotika.
Prestasi ini dipandang sebagai bukti keseriusan Polri dalam memberantas kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat.
Atas berbagai upaya tersebut, Kapolri menerima penghargaan “Penggerak Sinergi Keamanan dan Pelayanan Publik” dalam detik.com Awards 2025.
Herry menambahkan, konsep society policing yang kini digaungkan Kapolri menjadi pendorong perubahan kultur di tubuh Polri, yakni menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pendekatan ini, menurutnya, mampu memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara Polri dan masyarakat.
“Kami berharap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit dapat terus menjadi institusi yang lebih profesional, modern, dan humanis. Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui pelayanan dan integritas yang semakin baik,” kata Herry.
Ia optimistis peningkatan kinerja Polri akan memberikan dampak luas terhadap terciptanya Indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera. (din/*)
